Kilasnusantara.id,Probolinggo – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Probolinggo Tahun 2024 mulai dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Pembahasan diawali dengan penyampaian Nota Penjelasan Bupati Probolinggo pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Jum’at (21/3/2025) sore.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Bupati Probolinggo Gus Mohammad Haris, Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto dan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Dalam nota penjelasan yang dibacakan oleh Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris disebutkan bahwa berdasarkan data dari BPS Kabupaten Probolinggo, kondisi perekonomian Kabupaten Probolinggo tahun 2024 sudah menunjukan pertumbuhan. Ekonomi Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,16% naik 0,43% dibandingkan tahun 2023. Artinya mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif.
Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 (dalam juta) mencapai Rp 42.3776.921,06 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 38.932.779,06. Sementara PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Probolinggo tahun 2023 sebesar Rp 25.904.092,90 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 24.734.193.90,-. Peningkatan PDRB ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Probolinggo secara makro pada umumnya mengalami peningkatan. Data kondisi ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2023 belum diterbitkan oleh BPS Kabupaten Probolinggo.
Laju pertumbuhan ekonomi yang positif berdampak terhadap pendapatan masyarakat. Pada tahun 2023 PDRB perkapita adalah sebesar Rp 36.006,17 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 sebesar Rp 33.563,75. Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, kenaikan pendapatan regional perkapita tersebut memiliki makna sebagai kenaikan status ekonomi masyarakat pula. Dengan kata lain, kondisi empiris tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Probolinggo memang mengalami pergerakan positif. Data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2024 sebesar 5,16%.
Tingkat inflasi, menunjukkan persentase perubahan tingkat harga rata-rata tertimbang untuk barang dan jasa dalam perekonomian satu wilayah. Secara umum pada tahun 2024 Kabupaten Probolinggo mengalami inflasi (kumulatif inflasi) sebesar 1,90% menurun sebanyak 0,96% dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,86%. Hal ini mengindikasikan bahwa harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat mengalami penurunan.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 sebesar 73,18% mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar 69,48%.
IPM Kabupaten Probolinggo tahun 2024 sebesar 70,85 termasuk dalam kategori sedang, dimana kategori sedang berkisar antara 60-70. Secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo selama periode 2018-2024 mengalami peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya.
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 sebesar 16,45% menurun sebanyak 0,74% dibandingkan tahun 2023 sebesar 17,19%. Nilai indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 2,87% pada tahun 2023 menjadi 2,63 pada tahun 2024. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan (P2) turun dari 0,7 pada tahun 2023 menjadi 0,6 pada tahun 2024.
Dari indikator ekonomi tersebut menunjukkan bahwa capaian pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Probolinggo, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor swasta maupun masyarakat menunjukkan pergerakan positif. Hal ini tercermin dari kontribusi sektor pembangunan dalam PDRB maupun pendapatan perkapita (PDRB perkapita).
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Probolinggo dan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024.
Selanjutnya diuraikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan hasil penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 diantaranya urusan wajib pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.
Sedangkan urusan wajib non pelayanan dasar meliputi ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik dan persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.
Sementara urusan pilihan meliputi perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian. Urusan pemerintahan fungsi pendukung meliputi administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
Pelaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2024 dapat berjalan dengan baik, berkat dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, utamanya pimpinan dan anggota DPRD, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, seluruh stakeholder serta segenap komponen masyarakat.
Program dan kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 dapat dilaksanakan meskipun masih ditemui beberapa permasalahan yang memerlukan strategi dalam penyelesaiannya. Untuk selanjutnya kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat menjadi bahan evaluasi secara terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan dengan mengoptimalkan segala sumber daya dan dukungan semua pihak dengan harapan secara bertahap dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
“Atas nama pemerintah daerah, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kerja sama dan dukungan pimpinan serta segenap anggota DPRD. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan parpol, ormas dan segenap elemen masyarakat yang telah secara bersama-sama berupaya menciptakan situasi kondusif di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya.
