Ketua Dharma Wanita Sekretariat DPRD terima Silaturahmi Wakil Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten MUBA

Ketua DWP Sekretariat DPRD Eka Emildawaty Hatta menerima kunjungan silaturahmi Wakil Ketua I DWP Kabupaten Musi Banyuasin Dewi Yudi Herzandi, selasa (07/03/2023)

SEKAYU, Kilasnusantara.id — Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat DPRD Eka Emildawaty Hatta menerima kunjungan silaturahmi Wakil Ketua I Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Musi Banyuasin Dewi Yudi Herzandi bertempat di ruang Pertemuan DWP Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selasa (07/03/2023)

Kunjungan silaturahmi Wakil Ketua I Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Musi Banyuasin Dewi Yudi Herzandi tersebut dalam rangka Pertemuan Rutin Bulanan DWP Sekretariat DPRD dan Silaturahmi antara DWP Kabupaten Musi Banyuasin dan DWP Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Pertemuan rutin kali ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua I DWP Kabupaten Musi Banyuasin Dewi Yudi Herzandi, Sekretaris DWP Kabupaten Musi Banyuasin Ibu Joyce Andi Wijaya, Ketua Bidang Ekonomi DWP Kabupaten Musi Banyuasin Ibu Emi Marviana Haryadi, Anggota Bidang Pendidikan DWP Kabupaten Musi Banyuasin Ibu Siti Fatimah Syafarudin dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Ibu Eka Emildawaty Hatta, Anggota Pengurus DWP Kabupaten Musi Banyuasin dan Anggota DWP Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Sejarah Dharma Wanita Persatuan
Sejarah Dharma Wanita Persatuan (DWP) berawal pada 5 Agustus 1974 saat organisasi para istri Pegawai Republik Indonesia pada masa Pemerintahan Orde Baru itu dibentuk dengan nama Dharma Wanita. Organisasi ini didirikan oleh Ketua Dewan Pembina KORPRI saat itu, Amir Machmud, atas prakarsa Ibu Tien Soeharto sebagai Ibu Negara. Pada waktu itu Dharma Wanita beranggotakan para istri Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI yang dikaryakan, dan pegawai BUMN.

Pada Era Reformasi, tahun 1998, organisasi wanita ini melakukan perubahan mendasar. Tidak ada lagi muatan politik dari pemerintah, Dharma Wanita menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang netral dari politik, independen, dan demokratis.

Nama Dharma Wanita kemudian berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan. Penambahan kata ‘Persatuan’ disesuaikan dengan nama Kabinet Persatuan Nasional, di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Perubahan organisasi ini tidak terbatas pada penambahan kata ‘Persatuan’ namun juga berubah menjadi organisasi yang mandiri dan demokratis.

Dharma Wanita memiliki tugas pokok yaitu “Membina anggota, memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial dan melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta berbudi pekerti luhur

(ADV)