Banda Aceh, Kilasnusantara.id – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh H. Heri Julius S.Sos MM, angkat bicara terkait bertebaran Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) bodong kepada rekanan, serta isu tidak sehatnya keuangan Pemko Banda Aceh.
Menurut Heri Julius bahwa isu tersebut sengaja diembuskan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, dan tidak membenarkan kas kosong, dan dana yang akan dikeluarkan sudah sesuai dengan aturan regulasi yang ada.
“Soal SP2D yang sudah dikeluarkan, pasti akan dibayarkan, tinggal menunggu waktu saja, semua sedang di verifikasi,” ujar Heri Julius.
Kemudian Heri Julius memaparkan bahwa sebagai pihak pengawas anggaran, komit dalam upaya penyehatan kondisi keuangan, serta rasionalisasi anggaran APBK 2022 yang sudah di sepati bersama antara pihak DPRK Serta Pj. Wali Kota Banda Aceh.
“Kita juga sangat menyayangkan soal Rumor SP2D bodong dan membuat sejumlah rekanan proyek fisik cemas, dan tidak benar kalau kas kosong karena dana yang akan dikeluarkan lewat SP2D, sebagian proyek pokir anggota DPRK,” jelas Heri Julius
Selanjutnya Heri Julius menyatakan bahwa pencermatan anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat sudah dilakukan pengawasan dan sudah tertampung dalam anggaran perubahan.
“Kita ketahui bersama sejak Pj Wali Kota Banda Aceh, kita dihadapkan dengan masalah utang yang ditinggalkan pejabat sebelumnya, kini kondisi keuangan berdasarkan laporan Pemko Banda Aceh semakin membaik,” tegas Heri Julius.
Pihak legislatif juga, lanjut Heri Julius, melihat sehatnya keuangan Pemko ketika pencairan TPP dan ADG setelah sebelumnya macet hingga berbulan-bulan.
“Kita minta dinas terkait untuk memverifikasi dan mencari solusi untuk membayarnya diakhir tahun ini, harapan kita begitu juga dengan pembayaran SP2D, kita yakin Insya Allah bisa diselesaikan,” pungkas Heri Julius.
Penulis : Rizki Maulizar
