Kabupaten Cirebon KilasNusantara.id
desa gombang kembali bergejolak, kuwu Vonny disorot soal dana desa titisara dan bengkok dan dana Pendapatan Asli desa dari tahun 2020-2025,aksi tersebut di gelar di halaman desa gombang kecamatan plumbon kabupaten Cirebon,pada hari Selasa 27 Januari 2026.
Dalam aksi demo ini berjalan dengan damai dan kondusif.praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali mencuat di Kabupaten Cirebon.
Meski diguyur hujan deras, semangat massa tidak surut untuk menyuarakan aspirasi.
Warga datang membawa berbagai atribut aksi, mulai dari poster tuntutan, keranda mayat, hingga menggelar aksi teaterikal dan pembacaan puisi sebagai simbol kekecewaan mendalam terhadap tata kelola pemerintah desa yang dinilai bermasalah.
Aksi tersebut berlangsung damai, namun disayangkan tidak satu pun perwakilan Pemerintah Desa maupun Kuwu Desa Gombang menemui massa hingga aksi berakhir. Para pengunjuk rasa hanya diterima oleh Wakil Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Gombang, Alip Rusmana.
Alip menegaskan bahwa BPD memiliki fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia berharap tuntutan masyarakat dapat segera ditanggapi secara terbuka dan berbasis data oleh Pemerintah Desa Gombang.
BPD memiliki peran pengawasan sekaligus kemitraan dalam roda pemerintahan desa. Saya berharap tuntutan masyarakat ini dijawab secara langsung.
Jika memang ada bantahan, silakan disampaikan berdasarkan data dan fakta agar persoalan menjadi terang,” ujarnya di hadapan massa.
Sementara itu, Koordinator Aksi, Asep Maulana Hasanudin, menyebut bahwa aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pengelolaan Desa Gombang yang diduga tidak sesuai aturan sejak tahun 2020.
Pengelolaan desa kami nilai amburadul dan tidak berlandaskan regulasi. Ada potensi kerugian desa, masyarakat, bahkan negara yang ditaksir mencapai Rp2,5 miliar. Karena itu, warga menduga kuat adanya praktik korupsi,” ungkap Asep.
Lebih lanjut, Asep menegaskan bahwa dugaan korupsi telah dilaporkan secara resmi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten cirebon.
Saat ini, kasus tersebut juga tengah dalam proses audit oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon.
Asep juga memaparkan,bahwa di desa gombang kecamatan plumbon juga di duga tidak adanya keterbukaan terkait keuangan dari bengkok dan titisara.Pengelolaan desa kami nilai amburadul dan tidak berlandaskan regulasi.
Ada potensi kerugian desa, masyarakat, bahkan negara yang ditaksir mencapai Rp2,5 miliar. Karena itu, warga menduga kuat adanya praktik korupsi,” ungkap Asep.
Pewarta Gunawan



















