PANGANDARAN, KilasNusantara.id –Desa tidak ingin lagi sekadar menjadi penonton. Dari kawasan wisata alam Batulumpang, Desa Parakanmanggu, Forum BUMDes Indonesia (FBI) DPD Kabupaten Pangandaran mengumpulkan kekuatan BUMDes dan Tim Pelaksana Kegiatan Ketahanan Pangan (TPKK) Se-Kabupaten Pangandaran untuk satu tujuan besar: menguasai rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026.
Pertemuan silaturahmi dan koordinasi yang digelar Sabtu (24/1/2026) itu menjadi titik awal konsolidasi desa menghadapi program nasional bernilai strategis, sekaligus bernilai ekonomi besar.
Ketua FBI DPD Pangandaran, Ikin Sodikin menegaskan bahwa struktur organisasi FBI dari pusat hingga daerah kini telah solid. Kondisi ini, kata dia, menjadi momentum emas bagi BUMDes untuk naik kelas—bukan hanya sebagai unit usaha desa, tetapi sebagai tulang punggung ekonomi pangan lokal.
“MBG bukan proyek biasa. Ini peluang besar. Kalau BUMDes tidak bergerak sekarang, peluang itu akan diambil pihak lain. BUMDes harus menjadi aggregator pangan desa, dari hulu ke hilir—produksi, pengolahan, hingga distribusi,” tegas Ikin.
Pesan tersebut sekaligus menjadi peringatan: desa harus menguasai dapurnya sendiri.
Dari sisi politik anggaran dan regulasi, dukungan datang dari Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran, Ai Nanan Handayani. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal pelaksanaan MBG agar benar-benar berpihak pada komoditas dan pelaku ekonomi lokal.
Menurutnya, menempatkan BUMDes sebagai simpul utama rantai pasok MBG adalah strategi tepat agar program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi desa.
“MBG harus menjadi pengungkit. Harga petani stabil, pasokan terjaga, dan desa memiliki kepastian pasar. Itu hanya bisa terjadi jika BUMDes dilibatkan penuh,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum FBI DPD Pangandaran, Toto Hadianto, menyoroti aspek teknis yang tidak bisa ditawar. Ia mendorong BUMDes agar berhenti bergerak sendiri-sendiri dan mulai membangun sentralisasi komoditas dan kerja sama lintas desa.
“MBG menuntut sistem yang rapi. Gudang, armada angkut, legalitas usaha, sertifikasi, hingga kontrol mutu harus disiapkan dari sekarang. Juknis MBG jelas: belanja pangan diprioritaskan dari BUMDes, koperasi, dan jejaring ekonomi lokal di sekitar SPPG,” papar Toto.
Penguatan ekosistem MBG juga mendapat sokongan dari unsur kepemudaan. Sekretaris DPD KNPI Pangandaran, Tian Kadarisman Masagi, menyatakan kesiapan KNPI untuk terlibat aktif dalam koordinasi lapangan dan distribusi informasi, sekaligus menjadi jembatan sinergi antar desa.
Forum kemudian ditutup dengan diskusi teknis dan pemetaan awal komoditas unggulan desa—mulai dari beras, sayuran, protein hewani, ikan, hingga produk olahan. Pemetaan ini akan menjadi dasar penyusunan kontrak kemitraan antara BUMDes dengan SPPG atau yayasan pengelola dapur MBG.
Pertemuan di Batulumpang menegaskan satu pesan penting: MBG 2026 bukan hanya soal gizi, tetapi soal kedaulatan ekonomi desa. Keberhasilannya bergantung pada seberapa rapi sistem hulu–hilir dibangun—dari data penerima, pasokan, produksi, distribusi, edukasi gizi, hingga keamanan pangan.
Dalam skema besar itu, BUMDes, TPKK, dan jejaring desa diposisikan sebagai pemain utama—bukan pelengkap. Jika konsolidasi ini konsisten dijalankan, Pangandaran berpeluang menjadi model nasional pengelolaan MBG berbasis ekonomi desa.
Sysfarras
