PANGANDARAN, KilasNusantara.id — Dugaan kasus tiket wisata palsu di Kabupaten Pangandaran kini menjadi sorotan serius DPRD. Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut dan harus dituntaskan melalui jalur hukum.
Pernyataan itu disampaikan Asep saat memimpin rapat kerja gabungan Komisi I dan II bersama Inspektorat, Satgas Saber Pungli, serta sejumlah SKPD terkait di Ruang TIC Pangandaran, baru-baru ini.
“Masalah tiket wisata palsu ini harus segera diselesaikan. Kami mendorong SKPD terkait mengambil langkah konkret, sekaligus meminta Polres Pangandaran untuk mempercepat proses hukum,” tegas Asep, Minggu (14/9/2025).
DORONG TRANSPARASI PENDAPATAN WISATA
Selain mendesak penegakan hukum, DPRD juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan retribusi pariwisata. Asep mengusulkan agar data pendapatan dari sektor wisata dipublikasikan secara terbuka dan rutin.
“Publik perlu tahu berapa pendapatan yang masuk setiap hari. Bisa ditampilkan melalui media sosial, media massa, atau bahkan lewat videotron. Transparansi ini penting agar masyarakat percaya pada sistem,” ujarnya.
EVALUASI SISTEM DAN PEMBINAAN PEGAWAI
Tak hanya fokus pada penindakan, DPRD juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem retribusi wisata. Strategi pencegahan kebocoran menjadi poin utama, termasuk pembinaan sumber daya manusia di lapangan.
“Pembinaan pegawai harus diperkuat. Bahkan Inspektorat bisa melibatkan ulama, psikiater, maupun pihak lain yang relevan untuk memberikan bimbingan, agar ke depan tidak terjadi hal-hal yang merugikan daerah,” tutur Asep.
Kasus tiket wisata palsu ini menjadi momentum bagi Pangandaran untuk memperbaiki tata kelola retribusi, sekaligus membangun sistem yang lebih akuntabel dan dipercaya publik.
Sysfarras
