Bogor Media kilas Nusantara.id
Upaya konfirmasi yang coba dilakukan oleh warga maupun awak media melalui pesan singkat WhatsApp kepada Kepala Desa Sukagalih menemui jalan buntu. Alih-alih memberikan klarifikasi atau transparansi penggunaan anggaran, sang kepala desa justru memilih bungkam seribu bahasa dan sama sekali tidak merespon pesan yang dikirimkan. Sikap tertutup dan terkesan “alergi” terhadap kritik ini semakin memperkuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang ditutupi di balik ambruknya program ketahanan pangan desa tersebut.
Desak Aparat Penegak Hukum Turun Tangan
Mengingat dana yang digunakan bersumber dari keuangan negara (Dana Desa), masyarakat Desa Sukagalih mendesak Inspektorat Kabupaten Bogor serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh.
Transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan agar tidak ada pihak yang bermain-main di tengah penderitaan masyarakat, terlebih pada program yang dibiayai dari uang rakyat. Jika dibiarkan, dikhawatirkan program-program strategis pemerintah pusat di tingkat desa hanya akan menjadi lumbung korupsi baru bagi para penguasa lokal.
Sikap tidak transparan ditunjukkan oleh Kepala Desa Sukagalih terkait pengelolaan Dana Desa (DD). Saat dimintai konfirmasi oleh awak media mengenai realisasi anggaran program Ketahanan Pangan tahun anggaran 2023 dan 2024, sang Kepala Desa justru memilih bungkam dan enggan memberikan penjelasan kepada publik.
Berdasarkan data yang dihimpun, Desa Sukagalih yang berstatus sebagai Desa Maju menerima kucuran Dana Desa mencapai Rp 1.023.666.000. Dari total pagu tersebut, anggaran telah tersalurkan 100% dalam tiga tahap.
Salah satu sub-bidang yang menjadi sorotan tajam adalah alokasi untuk Peningkatan Produksi Peternakan, yang meliputi pengadaan alat produksi, pengolahan peternakan, hingga pembangunan kandang. Program ini seharusnya masuk ke dalam prioritas nasional untuk ketahanan pangan tingkat desa, yang menyedot porsi anggaran yang cukup besar.
Namun, alih-alih memberikan rincian fisik dan keterbukaan asas manfaat bagi kelompok tani atau peternak setempat, pihak pemerintah desa justru terkesan menutup diri. Bungkamnya Kepala Desa Sukagalih memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan kontrol sosial: Apakah anggaran tersebut benar-benar terealisasi di lapangan, ataukah hanya di atas kertas?
Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat dan pers memiliki hak penuh untuk mengawasi serta mendapatkan informasi mengenai penggunaan uang negara.
Hingga berita ini diturunkan, tim media masih terus berupaya meminta klarifikasi resmi dari pihak Kecamatan maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat agar karut-marut dugaan ketidaktransparan di Desa Sukagalih ini bisa terang benderang. (Sutarman)



















