PANGANDARAN, KilasNusantara.id — Pemerintah Kabupaten Pangandaran mulai memperkuat tata kelola sektor pariwisata melalui transformasi digital. Dua inovasi layanan, yakni Sistem Informasi Identitas Pelaku Usaha Pariwisata (Sipelita) dan Gerbang Usaha, Registrasi, Informasi, Perizinan dan Standardisasi Pariwisata (Guripa), resmi diluncurkan untuk mewujudkan pengelolaan usaha wisata yang lebih tertib, profesional, dan berstandar.
Peluncuran kedua sistem digital tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, di Hotel Grand Palma Pangandaran, Senin (16/11/2026).
Kehadiran Sipelita dan Guripa menjadi langkah strategis Pemkab Pangandaran dalam membenahi pendataan pelaku usaha, memperkuat legalitas, serta meningkatkan standar pelayanan industri pariwisata di daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Citra Pitriyami menegaskan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, menurutnya, potensi wisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam dan daya tarik destinasi.
Pengelolaan sektor pariwisata juga harus ditopang administrasi yang tertib, pelayanan berkualitas, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap pekerja maupun wisatawan.
Melalui Sipelita, pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh pelaku usaha pariwisata memiliki identitas yang jelas dan terdata dalam satu basis data terintegrasi. Salah satu komponen penting dalam pendataan tersebut adalah Nomor Induk Berusaha (NIB).
Sementara itu, Guripa dirancang sebagai gerbang layanan digital yang memudahkan pelaku usaha dalam melakukan registrasi, mengakses informasi, mengurus perizinan, hingga memenuhi ketentuan standardisasi usaha pariwisata.
Dengan integrasi kedua sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat melakukan pemantauan perkembangan usaha secara lebih efektif, memverifikasi kelayakan, sekaligus memberikan pembinaan sesuai kebutuhan masing-masing pelaku usaha.
Citra berharap, inovasi digital tersebut tidak sekadar menjadi program administratif, tetapi mampu memberikan kemudahan dan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah terkait aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan agar implementasi Sipelita dan Guripa dapat dipahami serta dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha.
Perlindungan Pekerja dan Wisatawan Jadi Perhatian
Di balik upaya digitalisasi tata kelola pariwisata, Bupati Citra turut menekankan pentingnya perlindungan tenaga kerja. Ia mengingatkan para pengusaha agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan hak, keselamatan, dan kesejahteraan para pekerjanya.
Salah satunya dengan memastikan tenaga kerja mendapatkan perlindungan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Citra, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak semata-mata diukur dari bertambahnya jumlah usaha maupun meningkatnya kunjungan wisatawan. Kesejahteraan orang-orang yang bekerja di dalam industri tersebut juga harus menjadi prioritas.
Selain pekerja, aspek keselamatan pengunjung juga tidak boleh diabaikan. Terutama bagi usaha pariwisata dengan tingkat risiko menengah tinggi, pengusaha harus memenuhi ketentuan keselamatan serta menyediakan perlindungan bagi wisatawan melalui jaminan atau asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi pariwisata Pangandaran.
Didukung ADB dan BPJS Ketenagakerjaan
Dalam kesempatan tersebut, Citra juga menyampaikan apresiasi kepada Asian Development Bank (ADB) dan BPJS Ketenagakerjaan atas dukungan terhadap pengembangan sistem digital sektor pariwisata melalui pembiayaan non-APBD.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pembenahan tata kelola pariwisata sekaligus memperkuat daya saing Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Barat.
Ke depan, penerapan Sipelita dan Guripa akan ditindaklanjuti melalui pendataan pelaku usaha, verifikasi lapangan, pembaruan informasi, pendampingan, serta evaluasi secara berkala.
Pemkab Pangandaran juga akan memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan DPMPTSP, Diskominfo, BPJS Ketenagakerjaan, ADB, dan sejumlah lembaga terkait lainnya.
Citra menegaskan, keberhasilan program tersebut membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan para pengusaha dan seluruh elemen industri pariwisata.
Melalui penerapan Sipelita dan Guripa, Pemkab Pangandaran berharap tercipta ekosistem usaha pariwisata yang semakin tertib, memiliki kepastian hukum, serta mampu membuka peluang investasi lebih luas.
Transformasi digital ini sekaligus menjadi bagian dari langkah mewujudkan Pangandaran sebagai destinasi wisata yang tidak hanya unggul dari sisi keindahan alam, tetapi juga profesional dalam pengelolaan usaha, aman bagi wisatawan, dan berkelanjutan.
Sysfarras



















