Jakarta – Kilas Nusantara.id – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) MPR RI kembali menggelar ruang dialektika melalui diskusi publik bertajuk “Pancasila sebagai Falsafah dan Dasar Negara: Penguatan Pendidikan Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional”. Acara yang sarat makna kebangsaan ini dilangsungkan di Tangerang Selatan pada Kamis (17/9/2026).
Hadir sebagai narasumber utama mewakili legislator dari partai berlambang pohon beringin tersebut adalah Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI, H. Muhamad Nur Purnamasidi.
Dalam pemaparannya, tokoh yang akrab disapa Bang Pur ini mengingatkan kembali posisi strategis Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Ia menegaskan, Pancasila tidak boleh sekadar berhenti menjadi simbol kenegaraan yang kaku, melainkan harus hidup sebagai sumber nilai yang memandu cara berpikir, bersikap, hingga landasan dalam mengambil setiap keputusan.
“Pendidikan Pancasila perlu bergerak menuju pengalaman, pembiasaan, refleksi, dan tindakan nyata,” tegas Bang Pur di hadapan para peserta diskusi.
Bang Pur juga menyoroti sejarah panjang dinamika pendidikan karakter di Indonesia yang kerap mengalami bongkar-pasang nomenklatur. Mulai dari era Pendidikan Moral Pancasila (PMP), beralih menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), hingga saat ini kembali disederhanakan menjadi Pendidikan Pancasila.
Sayangnya, menurut Bang Pur, rentetan perubahan nama tersebut belum sepenuhnya dibarengi dengan pembaruan metode pembelajaran yang adaptif. Terlebih lagi, ruang interaksi dan edukasi anak bangsa kini telah bergeser drastis dari lingkungan konvensional (sekolah dan keluarga) ke dalam ruang digital yang nyaris tanpa sekat.
“Guru saat ini tidak cukup hanya menguasai materi Pancasila, tetapi perlu memiliki kemampuan pedagogis untuk menyesuaikan dialog, debat, studi kasus, dan refleksi moral di dunia digital,” jelasnya.
Melalui penyelenggaraan diskusi publik ini, diharapkan lahir kesadaran kolektif yang memicu kolaborasi lintas sektor. Sinergi erat antara unsur sekolah, keluarga, masyarakat luas, hingga pemerintah dinilai sebagai kunci utama untuk membangun ekosistem pendidikan yang tangguh, guna memastikan nilai-nilai luhur Pancasila membumi sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat, bukan sebatas materi pelengkap ujian semata.
(Tim)
