Rabat media kilas Nusantara.id
Raja Kerajaan Maroko, King Mohammed VI, secara resmi menunjuk Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai Kepala Pemerintahan (Head of Government) sekaligus memberinya mandat untuk membentuk pemerintahan baru. Penunjukan tersebut berlangsung di Istana Kerajaan di Rabat, Selasa (29/9/2026), berdasarkan ketentuan Pasal 47 Konstitusi Maroko.
Keputusan bersejarah itu diumumkan melalui pernyataan resmi Kementerian Rumah Tangga Kerajaan, Protokol, dan Kanselir Kerajaan (Ministry of the Royal Household, Protocol and Chancellery), sebagaimana dipublikasikan portal resmi Kerajaan Maroko, Maroc.ma.
Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa King Mohammed VI menerima Fatima Ezzahra El Mansouri, koordinator kepemimpinan kolektif Partai Authenticity and Modernity (PAM), di Istana Kerajaan Rabat. Dalam kesempatan itu, Raja menetapkannya sebagai Kepala Pemerintahan dan menugaskannya menyusun pemerintahan baru.
Penunjukan tersebut menandai dimulainya tahapan pembentukan kabinet setelah pemilihan legislatif Maroko yang berlangsung pada 23 September 2026.
Berlandaskan Pasal 47 Konstitusi Maroko
Pasal 47 Konstitusi Maroko mengatur kewenangan Raja dalam menunjuk Kepala Pemerintahan dari partai politik yang memperoleh posisi teratas dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives).
Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bagi King Mohammed VI dalam menunjuk El Mansouri, yang berasal dari Partai PAM, sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus memberikan mandat kepadanya untuk membentuk kabinet baru.
Mekanisme tersebut memperlihatkan keterkaitan antara hasil pemilihan legislatif, kewenangan konstitusional Raja, dan proses pembentukan pemerintahan dalam sistem monarki konstitusional Maroko.
Dengan penunjukan itu, El Mansouri memperoleh tugas untuk membangun dukungan politik yang diperlukan, merundingkan komposisi pemerintahan bersama partai-partai terkait, serta menyiapkan susunan kabinet untuk diproses sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.
Pembentukan pemerintahan menjadi tahapan penting karena partai yang memperoleh suara atau kursi terbanyak tidak otomatis menguasai mayoritas mutlak di parlemen. Karena itu, pembicaraan politik dan pembentukan koalisi diperlukan agar pemerintahan baru memiliki dukungan yang memadai untuk menjalankan agenda kebijakannya.
PAM Raih Posisi Teratas dalam Pemilihan Legislatif
Penunjukan El Mansouri berlangsung setelah Partai Authenticity and Modernity (PAM) meraih posisi teratas dalam pemilihan legislatif Maroko pada 23 September 2026.
Berdasarkan pemberitaan Reuters dan media Maroko, PAM memperoleh 97 dari total 395 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Posisi berikutnya ditempati National Rally of Independents (RNI) dengan 66 kursi dan Partai Istiqlal dengan 65 kursi.
Perolehan tersebut menempatkan PAM sebagai kekuatan politik dengan jumlah kursi terbesar dalam pemilihan tersebut. Namun, dengan jumlah 97 kursi, PAM masih membutuhkan dukungan partai lain untuk membangun mayoritas parlemen yang terdiri atas sedikitnya 198 kursi.
Situasi tersebut menjadikan kemampuan El Mansouri membangun koalisi sebagai salah satu tantangan awal dalam menjalankan mandat pembentukan pemerintahan.
Perundingan ant partai diperkirakan menjadi bagian penting dalam menentukan komposisi kabinet, pembagian tanggung jawab pemerintahan, serta kesepakatan mengenai prioritas kebijakan nasional.
Tonggak Baru Kepemimpinan Perempuan
Penunjukan Fatima Ezzahra El Mansouri juga mendapat perhatian internasional karena ia tercatat sebagai perempuan pertama yang ditunjuk memimpin pemerintahan Maroko.
Tokoh politik berusia 50 tahun tersebut dikenal memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan daerah dan politik nasional. Ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Marrakesh serta menjadi menteri yang menangani tata ruang nasional, perencanaan wilayah, perumahan, dan kebijakan perkotaan dalam pemerintahan sebelumnya.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu modal politik El Mansouri dalam menghadapi tanggung jawab barunya, terutama dalam membangun koordinasi pemerintahan dan merumuskan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, penunjukan sebagai Kepala Pemerintahan pada 29 September 2026 merupakan awal dari proses pembentukan kabinet. Susunan lengkap pemerintahan, pembagian portofolio kementerian, serta program kerja selanjutnya masih menjadi bagian dari tahapan yang harus diselesaikan.
Tantangan Pemerintahan Baru
Pemerintahan baru Maroko menghadapi sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penanganan tekanan biaya hidup, hingga percepatan pembangunan infrastruktur.
Maroko juga tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan pembangunan menjelang penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2030 bersama Spanyol dan Portugal. Persiapan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor, investasi, pembangunan fasilitas, serta tata kelola yang efektif.
Di samping agenda pembangunan, pembentukan koalisi pemerintahan yang solid menjadi pekerjaan awal El Mansouri. Dukungan parlemen diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat dibahas, disetujui, dan dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi konstitusional.
Keberhasilan pemerintahannya pada akhirnya akan bergantung pada kemampuan mengubah mandat politik menjadi kebijakan yang terukur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penunjukan Fatima Ezzahra El Mansouri oleh King Mohammed VI pada 29 September 2026 dengan demikian menjadi titik awal babak baru politik Maroko. Setelah memperoleh mandat konstitusional untuk membentuk pemerintahan, El Mansouri menghadapi tugas berikutnya: menyusun kabinet yang mampu bekerja efektif dan membangun dukungan politik yang cukup untuk menjalankan agenda nasional.
Sumber: Kantor Kerajaan Maroko melalui portal resmi Maroc.ma; Reuters; Medias24. (Red)
