PANGANDARAN, KilasNusantara.id — Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus mengakselerasi penanganan insiden Tongkang Nautica 22 yang kandas di perairan Pangandaran. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi yang membahas metode wreck removal atau penyingkiran kerangka kapal di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pangandaran, Kamis (9/7/2026).
Rapat dipimpin oleh Bupati Pangandaran dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, jajaran perangkat daerah terkait, TNI AL, Polairud, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, PT Lion Marine, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam proses penanganan kapal.
Forum tersebut menjadi wadah untuk menyatukan langkah dalam menyusun strategi teknis, administratif, dan koordinatif guna mempercepat proses wreck removal, sekaligus meminimalkan dampak terhadap aktivitas pelayaran, lingkungan pesisir, dan masyarakat sekitar.
Dalam arahannya, Bupati Pangandaran menegaskan bahwa pengangkatan batu bara yang masih berada di sekitar lokasi kejadian menjadi prioritas utama. Menurutnya, proses tersebut harus segera dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan, mengingat kondisi gelombang dan cuaca di perairan Pangandaran masih belum stabil.
“Pembersihan batu bara menjadi persoalan yang harus segera ditangani, termasuk pelaksanaan suplai bawah air. Namun, kami berharap seluruh proses dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan risiko baru, mengingat kondisi perairan saat ini kurang bersahabat,” ujarnya.
Bupati menyadari proses evakuasi tidak dapat dilakukan secara instan karena membutuhkan peralatan khusus dan persiapan teknis yang matang. Meski demikian, ia meminta seluruh pihak bergerak cepat agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin meluas.
“Saya memahami proses pengangkatan batu bara membutuhkan waktu dan dukungan peralatan yang memadai. Namun, saya berharap seluruh tahapan dapat dipercepat sehingga persoalan ini segera terselesaikan. Dampak yang dirasakan masyarakat maupun lingkungan akibat insiden ini juga harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Selain percepatan penanganan di lapangan, Bupati juga meminta agar jadwal rencana aksi segera disusun secara rinci dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap tahapan penanganan dapat dipantau dengan baik sekaligus memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.
Melalui sinergi seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Pangandaran berharap proses penanganan Tongkang Nautica 22 dapat berjalan sesuai rencana, sehingga keselamatan pelayaran, kelestarian lingkungan laut, dan aktivitas masyarakat pesisir dapat segera kembali normal.
Sysfarras
