KilasNuantara.id — Kabupaten Rejang Lebong,Provinsi Bengkulu,dihebohkan oleh kabar adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diduga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (9/3/2026). Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong turut diamankan dalam operasi tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di lapangan, beberapa pejabat yang diduga terjaring operasi tersebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rejang Lebong. Selain aparatur pemerintah, seorang pihak rekanan atau kontraktor juga disebut-sebut ikut diamankan oleh tim penyidik.
Kabar ini dengan cepat menyebar di tengah masyarakat dan memicu berbagai spekulasi terkait dugaan praktik korupsi yang tengah ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut. Hingga saat ini, identitas para pihak yang diamankan belum diumumkan secara resmi.
Informasi lain yang berkembang menyebutkan bahwa seorang kepala daerah di Provinsi Bengkulu juga diduga ikut diamankan dalam rangkaian operasi tersebut. Kepala daerah tersebut disebut-sebut saat ini berada di Mapolresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan awal sebelum proses lebih lanjut dilakukan oleh tim penyidik KPK.
Sementara itu, pantauan di lapangan menunjukkan adanya aktivitas tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan penyegelan di beberapa lokasi penting di Kabupaten Rejang Lebong. Salah satu lokasi yang disegel adalah rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rejang Lebong yang berada di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Tengah.
Tak hanya itu, sejumlah ruangan di kompleks kantor Bupati Rejang Lebong juga dilaporkan turut menjadi sasaran pemeriksaan tim penyidik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan keterangan resmi terkait operasi tangkap tangan yang diduga terjadi di Rejang Lebong. Belum diketahui secara pasti jumlah pihak yang diamankan maupun perkara yang sedang ditangani dalam operasi tersebut.
Pihak berwenang juga belum merilis kronologi lengkap maupun dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pelaksanaan operasi tersebut. Masyarakat kini masih menunggu pernyataan resmi dari KPK guna memastikan informasi yang beredar di tengah publik.(**)
