KOTA CIMAHI, KilasNusantara.id — Usai dilantik, pimpinan DPRD Kota Cimahi langsung bergerak untuk menjalankan sejumlah agenda penting. Salah satu prioritas utama adalah pembahasan hasil evaluasi APBD tahun 2024 yang akan segera dilakukan.
Selain itu, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025 juga menjadi fokus utama yang harus segera dibahas dalam waktu dekat.
Ketua DPRD Definitif Wahyu Widyatmoko menyatakan langkah ini diambil untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, sekaligus menjaga agar program-program pembangunan di Kota Cimahi tetap sesuai rencana.
“Setelah pelantikan ini, langkah pertama yang harus kami lakukan adalah membahas hasil evaluasi APBD 2024. Selanjutnya, kami akan segera membahas RAPBD 2025 dalam waktu dekat,” ujar Wahyu pada media usai pelantikan ketua DPRD definitif di Gedung DPRD Kota Cimahi. Sabtu (21/09/24).
Ia menambahkan bahwa seluruh pimpinan DPRD dan Fraksi bertekad membawa perubahan agar aspirasi masyarakat dapat lebih mudah tersampaikan. Untuk itu, jadwal kerja anggota dewan akan diatur agar lebih efektif.
“Kami akan mengatur jadwal secara bergilir, misalnya jika Komisi I dan II bertugas di luar kota, Komisi III dan IV akan tetap berada di tempat, begitu juga sebaliknya. Dengan begitu, lebih banyak anggota DPRD yang standby untuk melayani masyarakat,” jelasnya.
Wahyu juga mengungkapkan bahwa DPRD periode sebelumnya telah menyelesaikan beberapa peraturan daerah meskipun waktu terbatas. Ke depan, DPRD akan meninjau Raperda yang belum selesai dan memastikan penyelesaiannya.
Terkait dengan pimpinan DPRD dari Fraksi PDIP yang belum dilantik, Wahyu memastikan bahwa proses pelantikan akan segera dilakukan.
“Kami masih menunggu konfirmasi dari PDIP, karena sesuai aturan, PDIP berhak menempatkan satu pimpinan sebagai Wakil Ketua DPRD. Namun, kinerja DPRD tetap berjalan secara kolektif, sehingga tidak akan menghambat agenda penting yang sedang kami kejar,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pada hari Senin mendatang, hasil evaluasi APBD 2024 harus disampaikan kembali kepada Gubernur, dan RAPBD 2025 harus mulai dibahas. Oleh karena itu, pelantikan pimpinan dari PDIP diupayakan bisa segera terlaksana.
“DPRD harus segera membentuk Badan Anggaran (Banggar) dan alat kelengkapan dewan lainnya, agar program-program penting bisa berjalan sesuai rencana,” tegas Wahyu.
Selain itu, ia menyebut bahwa DPRD juga akan segera membahas Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD, yang akan mencakup berbagai aturan penting untuk mendukung kelancaran tugas dan kedisiplinan para anggotanya
(Dedi Irawan)
