Cimahi, Kilas Nusantara,– DPRD Cimahi dan Pemkot Cimahi menggelar Sidang Paripurna Istimewa memperingati Hari jadi Ke 21 Kota Cimahi, bertempat di Gedung DPRD Kota Cimahi, Jl.Dra Hj. Djulaeha Karmita No.5, Kota Cimahi, selasa 21 juni 2022.
Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Cimahi Ir. Achmad Zulkarnain, MT, serta dihadiri oleh Plt.Walikota Cimahi Ngatiyana, Wakil Ketua Bambang Purnomo, Purwanto, S.pd, dan Rini Marthini, SE, dan anggota DPRD Kota Cimahi, H. Enang Sahri Lukmansyah, Hendra Saputra, Edi Sopyan, Supiyardi, Muklisin, Agus Solihin, Iwan Setiawan, Asep Supriatna, Fredy Siagian, Asep Rukmansyah, H Nabsun, Robin Sihombaning, H Dayat, Ehan, Euis Rosmaya, Yus Rusnaya.
Achmad Zulkarnain dalam pembukaan acara HUT Kota Cimahi menjelaskan bahwa Hari jadi Kota Cimahi telah di tetapkan dengan peraturan daerah Kota Cimahi yang jatuh pada tanggal 21 Juni 2001.
Menurut Achmad Zulkarnain tentang dua puluh satu tahun Hari Jadi Kota Cimahi bahwa pemerintahan Kota Cimahi membangun Kota Cimahi kearah yang lebih baik lagi, disamping itu juga, Zulkarnain mengucapkan rasa terimakasih kepada perintis yang berjuang menjadikan Kota Cimahi menjadi Kota Otonom,
“Hal ini menjadi sumber inspirasi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi,” ujar Achmad Zulkarnain.
Achmad Zulkarnain pun mengucapkan terimakasih pula kepada pemerintahan Kota Cimahi yang selama ini beberapa kali selalu mendapatkan penghargaan dari pemerintahan pusat maupun dari pemerintahan Jawa Barat.
“Bahkan dari hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Jawa Barat terkait laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021, pemerintah Kota Cimahi yang ke sembilan kalinya, secara berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 2021 Kota Cimahi mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Achmad Zulkarnain
Achmad Zulkarnain memberikan aspiratif terhadap Plt Walikota Cimahi di akhir masa jabatannya 22 Oktober 2022 atas kerja kerasnya selama menjabat jadi wakil Walikota Tahun 2012 hingga menjadi Plt Walikota Cimahi,
“Kami mohon kerjasamanya dalam sisa jabatanna, walaupun berbagai penghargaan yang bukan jadi tujuannya, namun yang terpenting, perkantoran yang jadi tolok ukur atau parameter penilaian prestasi dalam pemerintahan,” pungkas Achmad Zulkarnain.
