Daerah  

Adv. Ir.Pahala Sitorus S.H,M.H,M.M : SK Pengangkatan Kepling Kelurahan Mandailing Cacat Hukum

Tebing Tinggi, Kilasnusantara.id – Surat Keputusan (SK) Camat Tebing Tinggi Kota, Manda Yulian Nomor : 400.10.3.1/508/Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan se-Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, dengan masa jabatan 22 Agustus 2025 sampai dengan 30 Desember 2025 (4 bulan) dinilai cacat hukum oleh Adv. Ir. Pahala Sitorus S.H, M.H, M.M.

Pahala mengatakan, dasar pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Tebing Tinggi mengacu pada Pasal 6 Peraturan Wali Kota (Perwa) No.16 Tahun 2019.
“Disitu dikatakan bahwa masa jabatan Kepling itu 3 (tiga) tahun sejak pelantikan bukan sejak pemilihan,” ucap Pahala kepada Kilasnusantara.id saat dimintai pendapatnya perihal pengangkatan 6 orang Kepling di Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Minggu (24/8/2025) sekira pukul 16.00 WIB disalah satu Kafe di Jl. Dr. Kumpulan Pane.

Lanjut kata Pahala, Kalau Camat Tebing Tinggi Kota menerbitkan SK Kepling dengan menyamakan sisa masa jabatannya dengan masa jabatan Kepling yang dilantik pada beberapa tahun yang lalu, yakni hasil pemilihan periode 2022 – 2025 tentu cacat hukum.

“Saya membaca itu di salah satu media bahwa Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih S.E menyurati Camat Manda Yulian supaya paling lambat 7 hari Kepling di Kelurahan Mandailing segera dilantik,” ujarnya.

“Saya tidak tau, seharusnya supaya tidak terjadi cacat hukum, SK itu sebelum ditandatangani harus dieksaminasi terlebih dahulu dengan bagian hukum Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi karena bagian hukumlah yang mengawal seluruh produk-produk Tata Usaha Negara (TUN) karena Camat juga Pejabat TUN. Jadi seluruh produk-produk TUN, secara administratif yang hendak menerbitkan baik itu Peraturan Wali Kota (Perwal), Surat Keputusan Wali Kota dan lain-lain harus dieksaminasi ke bagian hukum,” tegas Pahala.

“Untuk itu, Wali Kota harus segera memanggil Camat dan bagian hukum supaya merevisi SK pengangkatan Kepling tersebut dan melantik ulang. Jadi ketika SK Kepling direvisi lalu diterbitkan SK yang baru yang masa jabatannya 3 tahun maka Kepling yang 6 orang itu harus dilantik ulang karena SK nya sudah berbeda dengan SK yang cacat tadi,” pungkas Pahala

(Kongli Saragih S.Si)
Kaperwil Sumut.