Proyek Revitalisasi SDN 1 Tarikolot Diduga Luput Dari Pengawasan Pekerja Abaikan K3 dan APD Keselamatan Kerja

Kuningan, KilasNusantara.id, – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan mandat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 sekaligus bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Dengan munculnya program ini di sabut hangat oleh masyarakat seluruh Indonesia terutama bagi orang tua yang mempunyai anak usia sekolah dini maupun menengah pertama sampai menengah atas, namun sangat di sayangkan jika program pembangunan Revit kurang kwalitasnya.

Saat tim awak media melakukan tupoksinya sebagai kontrol sosial diduga ada berbagai kejanggalan yang tidak sesuai juklak juknis.

Fakta di lapangan berbanding terbalik dengan slogan keselamatan.

Proyek Revitalisasi Ruang Kelas SDN 1 Tarikolot kecamatan pancalang kabupaten Kuningan,T.A 2026 dengan anggaran jumbo *Rp 1.250.766.761 dari APBN 2026* yang dilaksanakan *P2SP dengan waktu 58  hari kalender*, diduga kuat abaikan K3, APD dan telah luput dari pengawasan dan kini menjadi sorotan publik.

Berdasarkan pantauan tim awak media di lokasi pada Rabu 18/11/2026 sekitar pukul 13:00.wib, terlihat sejumlah pekerja tengah melakukan pembongkaran dan perbaikan rangka atap bangunan sekolah.

Ironisnya, para pekerja tersebut terlihat bekerja di atas ketinggian tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai.

Mereka tampak tidak menggunakan helm pengaman, rompi  keselamatan, sepatu safety, maupun sabuk pengaman (safety harness), padahal pekerjaan di ketinggian memiliki risiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja.

Cek Alat Safety

“Kami sebagai warga sini kecewa. Sudah warga lokal tidak diajak kerja, pekerja yang ada juga dibiarkan kerja tanpa pengaman di atas genteng. Kalau sampai jatuh, siapa yang tanggung jawab?” ujar salah seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya kepada Awak Media.

Selain persoalan K3, warga juga menyayangkan tidak dilibatkannya warga sekitar dalam proyek tersebut.

Menurut warga, pelibatan tenaga kerja lokal seharusnya menjadi prioritas agar proyek pemerintah juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Warga berharap pihak sekolah, pelaksana proyek, dan Dinas Pendidikan Kabupaten kuningan segera turun tangan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut agar berjalan sesuai aturan, transparan, dan mengutamakan keselamatan kerja.

Dalam RAB revitalisasi APBN 2026, setiap proyek *wajib menganggarkan belanja K3 minimal 1-2%* — untuk helm SNI, harness, sepatu safety. Artinya uang APD sudah ada di dalam Rp 1,260.776.761. miliar itu. Pertanyaannya: *Kemana uang APD tersebut?*

Menurut Permen PUPR No.10 Tahun 2021 dan Permenaker No.5 Tahun 2018, setiap pekerja konstruksi di ketinggian di atas 1,8 meter *WAJIB* menggunakan:

– Helm Safety SNI

– Rompi High Visibility

– Sepatu Safety

– Full Body Harness dengan pengait

Jika terjatuh, siapa yang bertanggung jawab? Dana APBN yang harusnya melindungi pekerja, justru mempertaruhkan nyawa pekerja.

Dinas Pendidikan & Balai Prasarana* segera tegur keras P2SP sdn 1 tarikolot

*Konsultan Pengawas* stop pekerjaan atap sampai APD lengkap

*Audit BPK* harus cek realisasi belanja K3 di SPJ — jangan sampai hanya di atas kertas.

Proyek pendidikan yang harusnya menjadi contoh keselamatan bagi pekerja dan masyarakat sekitar, justru mempertontonkan pelanggaran K3 di depan mata masyarakat atau publik

*Zero Accident hanya jadi slogan banner, bukan praktik di lapangan.*.

Hingga  berita ini diturunkan, pihak SDN 1 Tarikolot kecamatan pancalang maupun pihak pelaksana proyek belum berhasil dikonfirmasi oleh tim redaksi. Media KilasNusanatra.id akan terus berupaya meminta klarifikasi dan hak jawab dari pihak terkait.