KAB .MADIUN. Kilas Nusantara.id.– Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPC Kediri secara resmi menyampaikan pengaduan terkait pernyataan Kepala Unit (Kaunit) BRI Unit Mejayan, Kabupaten Madiun, yang dinilai merendahkan dan mendiskreditkan keberadaan lembaga dalam menjalankan fungsi pendampingan konsumen.
Pengaduan tersebut merupakan tindak lanjut atas komunikasi melalui WhatsApp kepada seorang debitur yang sebelumnya memberikan kuasa kepada LPK-RI untuk membantu penanganan persoalan pinjamannya di BRI Unit Mejayan.
Dalam komunikasi tersebut, terdapat sejumlah ungkapan, di antaranya “LSM abal-abal”, “Njenengan dibohongi”, dan “daripada untuk membayar penipu”. Pernyataan tersebut menjadi perhatian serius LPK-RI karena dinilai tidak mencerminkan komunikasi yang profesional, terlebih disampaikan dalam konteks pelayanan kepada nasabah yang sedang menghadapi persoalan keuangan.
Ketua LPK-RI DPC Kediri, Endras David Sandri, menegaskan bahwa pengaduan ini bukan bentuk permusuhan terhadap institusi perbankan, melainkan langkah kelembagaan untuk meminta pertanggungjawaban dan evaluasi atas komunikasi yang dinilai tidak patut.
“LPK-RI hadir untuk mendampingi dan memperjuangkan hak-hak konsumen sesuai ketentuan yang berlaku. Perbedaan pandangan atau ketidaksetujuan terhadap pendampingan yang kami lakukan seharusnya disampaikan melalui mekanisme dan bahasa yang profesional, bukan dengan ungkapan yang berpotensi merendahkan martabat sebuah lembaga,” tegasnya.
Sebelumnya, pada 19 November 2026, LPK-RI DPC Kediri telah melakukan kunjungan dan klarifikasi langsung ke BRI Unit Mejayan. Dalam pertemuan tersebut, Kaunit menyampaikan bahwa dirinya tidak bermaksud menghina ataupun merendahkan LPK-RI.
LPK-RI menghargai penjelasan tersebut. Bahkan, dalam perkembangan penanganan debitur, pihak BRI telah memberikan print out rekening koran serta informasi mengenai sisa pokok pinjaman. Hal ini diapresiasi sebagai perkembangan positif dalam pelayanan kepada konsumen.
Namun demikian, klarifikasi secara langsung tidak serta-merta menghapus kebutuhan untuk mengevaluasi komunikasi yang telah terjadi. Niat seseorang dan dampak dari pernyataan yang disampaikan merupakan dua hal yang perlu dinilai secara objektif.
Atas dasar itu, LPK-RI DPC Kediri mengambil langkah pengaduan resmi melalui mekanisme yang berwenang, termasuk meminta pemeriksaan kepada pihak internal BRI melalui mekanisme Whistleblowing System (WBS) serta menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
LPK-RI meminta agar persoalan ini ditelaah secara objektif, termasuk menilai kesesuaian komunikasi tersebut dengan kode etik, standar pelayanan, dan prinsip perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
“Kami tidak meminta seseorang dijatuhi hukuman tanpa pemeriksaan. Namun, kami meminta agar setiap tindakan dan komunikasi pejabat pelayanan perbankan dapat dievaluasi secara profesional. Lembaga perlindungan konsumen juga berhak mendapatkan penghormatan dalam menjalankan fungsi pendampingan yang sah,” tegas Endras.
LPK-RI DPC Kediri menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati BRI sebagai institusi perbankan dan mendukung penyelesaian persoalan konsumen melalui jalur yang tertib serta sesuai ketentuan hukum.
Bagi LPK-RI, persoalan ini bukan sekadar tentang sebuah ungkapan, melainkan tentang etika komunikasi, penghormatan terhadap fungsi pendampingan konsumen, dan kualitas pelayanan publik di sektor perbankan.



















