Kab Seluma, kilasnusantara.id — Sebuah skandal dugaan korupsi mengguncang Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma,Provinsi Bengkulu,Program Ketahanan Pangan Hewani yang dikelola oleh Bumdes Tenagan Jaya,yang seharusnya memperkuat ketahanan pangan warga desa,justru diduga dijadikan ajang mencari keuntungan oleh oknum dan kelompok tertentu.
Dengan anggaran sebesar Rp, 132.817.000,pengadaan kambing dan pembuatan kandang yang tidak sesuai spesifikasi dan kualitasnya memprihatinkan,memicu kemarahan publik.Kambing yang diterima berukuran kecil,dengan harga satuan yang jauh dari harga pasar,bahkan ada 13 ekor kambing yang mati.Apakah ini hanya kesalahan atau ada yang lebih dalam?,25/2/26,
Kepala Desa Tenangan,Rudi Hartono,saat di konfirmasi di kediamannya,23/2/26,terkesan tidak tahu menahu tentang program ketahanan pangan ini,padahal pemerintah desa seharusnya memiliki peran pengawasan yang ketat.Sementara itu,Direktur BUMDES Tenagan Jaya,Ferry,saat di mintai keterangan di kediaman kepala desa Tenangan di hari yang sama,ia menjelaskan bahwa pengadaan kambing sebanyak 41 ekor,dengan 38 ekor betina seharga Rp 1.600.000 per ekor dan 3 ekor jantan seharga Rp,2.500.000 per ekor, serta pembangunan kandang dengan biaya Rp 27 juta, dengan jumlah anggaran yang terserap sebesar,Rp,95,300,000.dan sisa anggaran digunakan untuk vaksin dan obat-obatan kambing.
Dugaan penyimpangan anggaran atau korupsi semakin menguat, menging pembuatan kandang yang menghabiskan dana sebesar 27 juta diduga sangat tidak masuk akal dengan luasan kandang P 20 meter X Lebar 5 meter meter,dan pengadaan kambing habiskan dana per ekor mencapai Rp,1,600,000. diduga sangat tidak masuk akal,3 ekor kambing jantan dengan harga sebesar 2,500,000.per ekor Menjadi 7,500,000.diduga sangat tidak masuk akal sangat tinggi di banding harga pasaran,dana yang terserap mencapai sebesar Rp,95,juta rupiah Pengadaan kambing dan pembuatan kandang,sisa anggaran diduga mencapai,Rp,37,000, 000.sangat tidak masuk akal dana 37 juta dihabiskan untuk biaya vaksin dan obat-obatan terindikasi diduga terjadi korupsi berjamaah,
Dugaan tindak pidana korupsi ini mengacu pada:
– Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
– Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”,
Pewarta : Red Kaperwil Bengkulu,
