Kab Seluma, Kilasnusantara.id — Program Ketahanan Pangan nabati penanaman jagung di Desa Tenangan,Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma,provinsi Bengkulu,diduga bermasalah Lahan jagung seluas 0,75 hektar yang dikelola BUMDES Tenangan Jaya terlihat tidak terawat dan berisiko gagal panen diduga dijadikan sebagai tempat ajang mencari keuntungan.
“Lokasi lahan penanaman jagung tersebut bersebelahan dengan tempat Pemakaman umum TPU desa tenangan Sangat memperihatinkan kondisi nya sangat kerdil seperti kurangnya perawatan menuai pertanyaan Tim awak media bersama bidang Investigasi MPN Ormas OMBB Sulaidi.S,turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan pada Senin (23/2/2026). terkesan terjadi pembiaran,
“Kondisi tanaman jagung program ketahanan pangan nabati yang sangat memperihatinkan terlihat adanya diduga pembiaran terkesan seperti tak terawat kondisi yang sangat kerdil seperti hidup segan mati tak mau dan potensi tingkat kegagalan sudah di depan mata potensi besar akan terjadi gagal panen program tersebut di anggap sisa-sisa hanya hambur hambur kan uang negara,
Direktur BUMDES Tenangan Jaya, Pery,mengakui telah membeli bibit jagung,waring,pupuk,dan melakukan pengolahan lahan dengan biaya yang signifikan.Untuk bibit jagung saya beli dengan harga Rp 3 juta, untuk waring saya beli 5 gulung,1 gulung Rp 300 ribu jadi total harga 1.500.000,pupuk kandang 50 karung diduga dengan harga perkarung 50 ribu jadi total Rp 2.500.000 untuk pupuk kandang dan pupuk 4 zak dan sekalian cangkul lahan untuk anggaran nya memang kurang lebih sekitar Rp,25 juta,”ujar Pery.
Bidang Investigasi MPN Ormas Maju Bersama Bengkulu OMBB,Sulaidi.S.Menambahkan adanya dugaan mark-up/Korupsi dalam penggunaan anggaran BUMDES untuk program ini.”tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ini akan melaporkan dugaan korupsi ini ke pihak berwajib dan meminta audit menyeluruh,”katanya.
Publik menantikan sikap tegas dari Inspektorat Kabupaten Seluma dan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini.Beberapa regulasi yang dapat digunakan untuk mengaudit kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Program yang sejatinya bertujuan memperkuat ketahanan pangan warga desa jangan sampai justru menjadi ladang korupsi oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya,
Red Kaperwil Bengkulu,
