Bengkulu Utara, KikasNusantara.id — Pembangunan Jembatan dan jalan rabat beton di desa Selubuk Kadun 2,Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara,Provinsi Bengkulu, yang menggunakan dana desa sebesar Rp 151.566.000.untuk jembatan,dan rabat beton sebesar Rp 171.422.000.tahun anggaran 2025,menjadi sorotan publik terindikasi dugaan Mark-up.syarat untuk mendapatkan keuntungan,
Kegiatan yang diduga dikelola oleh kasi sosial dan kasi pemerintahan, yang merangkap menjadi sebagai ketua pelaksana kegiatan (Red ketua TPK),dalam pelaksanaan pembangunan jembatan,dan jalan rabat beton milik desa yang berlokasi di ujung desa Selubuk,di Kadun 2,tepatnya paling ujung desa,diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan,sehingga kualitasnya dipertanyakan.Selain itu,diduga kuat ada penyimpangan dalam penggunaan dana desa,sehingga dapat merugikan negara dan masyarakat.
Kasi Sosial,Ibu Reza,dan Kasi Pemerintahan Desa Selubuk,Ibu Oma,diduga merangkap jabatan sebagai Ketua TPK pelaksana pembangunan jembatan dan rabat beton.Dugaan ini memicu sorotan publik karena peraturan perundang-undangan melarang perangkat desa merangkap jabatan dalam pelaksanaan teknis proyek Dana Desa.
Pihak pemerintah desa Selubuk juga diduga terlibat dalam pembangunan jembatan ini,namun saat diwawancarai,Tim awak media pada tanggal 22/9/25 di kantor desa,dari pihak pemerintah desa terkait dugaan tersebut,kasi Kesos dan kasi pemerintahan desa Selubuk,terkesan menolak untuk diwawancarai.kalau voice suara saja kerena takut salah jawab, pintanya,
Sarkawi,Pjs Kepala Desa Selubuk, saat diwawancarai Tim awak media pada tanggal 22/9/25 di ruangan kerjanya di kantor camat Air Napal, menjelaskan untuk lebih jelasnya langsung temui saja ketua TPK nya masing-masing,untuk jembatan ibu Reza dan rabat beton Ibu Oma, karena sebelum saya memang sudah mereka yang TPK nya,saya hanya meneruskan program yang sudah ada,papar PJs Kades,
Pembangunan jembatan dan rabat beton ini dilakukan pada tahun 2025 di Desa Selubuk,Kecamatan Air Napal,Kabupaten Bengkulu Utara,Provinsi Bengkulu.
Dugaan mark-up anggaran ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan dana desa.Selain itu,diduga kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa juga dapat menjadi penyebab dugaan mark-up anggaran.
Pelaksanaan yang diduga asal-asalan dan kurangnya pengawasan dapat menyebabkan dugaan mark-up anggaran.Campuran beton yang tidak tepat,seperti terlalu banyak pasir atau terlalu sedikit semen, dapat mengurangi kekuatan beton baik jembatan dan jalan rabat beton sehingga tidak mampu menahan beban dan mudah pecah atau retak.
Dalam kasus ini,perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dugaan mark-up anggaran dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki penggunaan dana desa.APH dan instansi terkait lainnya harus memastikan bahwa penggunaan dana desa Selubuk dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Pengelolaan Dana Desa kembali menjadi sorotan publik.Pasalnya, sejumlah aitem kegiatan yang di nahkodai oleh prangkat desa mengindikasikan diduga adanya keterlibatan langsung kepala desa dan perangkat desa dalam pelaksanaan teknis proyek Dana Desa.Padahal,secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Regulasi yang mengatur soal larangan ini cukup jelas.Dalam Permen desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020,disebutkan bahwa kepala desa dan perangkat desa tidak boleh menjadi pelaksana teknis kegiatan pembangunan desa.Demikian pula dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,ditegaskan bahwa tugas pelaksana kegiatan berada di tangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk melalui musyawarah desa dan terdiri dari unsur masyarakat, bukan perangkat desa.
Apa itu TPK? TPK adalah singkatan dari Tim Pelaksana Kegiatan, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,TPK didefinisikan sebagai tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
Tugas utama TPK adalah membantu Kasi dan Kaur dalam pengadaan barang/jasa di desa, khususnya untuk kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri karena keterbatasan sumber daya atau keahlian.Secara lebih rinci,tugas TPK berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:Melaksanakan kegiatan pengadaan melalui swakelola (dikerjakan sendiri oleh desa); Menyusun dokumen pengadaan seperti HPS (Harga Perkiraan Sendiri),spesifikasi teknis,dsb;
Mengumumkan dan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; Memilih dan menetapkan penyedia barang/jasa;Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/Kaur;Mengumumkan hasil kegiatan pengadaan kepada masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya,TPK harus menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang baik seperti efisien efektif,transparan,pemberdayaan masyarakat,gotong-royong,dan akuntabel.Perangkat desa dapat menjadi anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengadaan barang/jasa di desa,asalkan tidak merangkap jabatan yang dilarang dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Anggota TPK harus berasal dari tiga unsur utama:perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa,dan unsur masyarakat,serta memiliki kompetensi dan integritas yang dibutuhkan dalam proses pengadaan,Syarat Perangkat Desa Menjadi Anggota TPK: 1. Unsur Keanggotaan: TPK harus terdiri dari unsur perangkat desa,unsur lembaga kemasyarakatan desa,dan masyarakat desa.2.Kompetensi dan Integritas:Anggota TPK harus memiliki kompetensi yang sesuai dan integritas yang baik untuk menjalankan tugas pengadaan, 3.Tidak merangkap jabatan perangkat desa dilarang merangkap jabatan lain untuk menjaga fokus dan profesionalisme,dalam menjalankan tugasnya.
Pewarta: Sulsdi.S.
Editor Red Korwil Bengkulu,
