Bengkulu Utara, KilasNusantara.id — Pembangunan rabat beton di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal,Kabupaten Bengkulu Utara,Provinsi Bengkulu, yang bersumber dari dana desa tahun 2025,menjadi sorotan publik karena diduga mengandung unsur mark-up anggaran yang merugikan negara.
Pembangunan jalan rabat beton yang dibangun oleh pihak pemerintah desa Selubuk tidak ada rumah warga satu pun yang terjangkau,namun pembangunan jalan rabat beton tersebut hanya mentok tidak ada kelanjutan alias mubazir membuang anggaran.Hal ini terindikasi tidak ada asas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat,sehingga aroma tak sedap semakin tercium dugaan adanya indikasi Mark Up dan penyimpangan anggaran untuk mendapatkan keuntungan lebih besar oleh oknum perangkat desa dan kelopak,27/9/25,
Tim media melakukan pengecekan lapangan dan melihat di papan kegiatan dengan Dengan Volume panjang 214 meter,lebar 3 meter dan tebal 15 cm.Diduga tidak menggunakan sirtu untuk pondasi rabat beton,diduga data yang di hitung dilapang diduga volume pekerjaan 96.3 M3,untuk per kubikasi,Rp,1,780,083.rupiah.
Dengan adanya temuan tersebut Tim Awak media langsung konfirmasi kepada PJs kepala desa Selubuk,di ruangan kerjanya di Kantor Camat Selubuk,Kabupaten Bengkulu Utara,saat di wawancarai PJs Sarkawi,S.ip,menjelaskan benar adanya pembangunan jalan rabat beton dan jembatan tersebut, namun itu adalah program PJs yang lama sebelum saya,tinggal melaksanakan dan mengawasi lajunya program kegiatan pembangunan tersebut,untuk TPK nya memang betul ketus nya adalah kassi pemerintah desa Selubuk yang sebagai pelaksana,sebelum masa saya memang sudah mereka yang mengelola,namun kalau mau lebih jelasnya langsung temui saja ibu Oma di kantor desa,ujar PJs desa Selubuk,
Pihak pemerintah desa Selubuk, diduga kassi pemerintah desa Selubuk terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton sebagai ketua TPK kegiatan pembangunan jalan terindikasi mark-up anggaran, Namun saat di konfirmasi secara resmi dari pihak pemerintah desa Selubuk terkait dugaan tersebut kepada kassi pemerintah desa, membenarkan bahwa ia sebagai ketua TPK pelaksana kegiatan,
Kassi Pemerintah Desa Selubuk,Ibu Oma,diduga merangkap jabatan sebagai Ketua TPK pelaksana kegiatan pembangunan jalan rabat beton.Dugaan ini memicu sorotan publik karena peraturan perundang – undangan melarang perangkat desa merangkap jabatan dalam pelaksanaan teknis proyek Dana Desa.
Pembangunan Jalan rabat beton ini dilakukan pada tahun 2025 di Desa Selubuk,Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu,saat Tim media melakukan pengecekan lapangan pada tanggal 22/9/25,dan menemukan beberapa kejanggalan dalam pembangunan jalan rabat beton ini.
Indikasi Dugaan mark-up anggaran ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan dana desa.Selain itu,tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa juga dapat menjadi penyebab dugaan mark-up anggaran.
Semakin menguat Dugaan Kurangnya pengawasan dari konsultan terkait selama proses pembangunan dapat menyebabkan kegiatan desa melakukan penyimpangan spesifikasi teknis,yang berujung pada kualitas rendah.
Pelaksanaan yang asal-asalan dan kurangnya pengawasan dapat menyebabkan dugaan mark-up anggaran.Campuran beton yang tidak tepat,seperti terlalu banyak pasir atau terlalu sedikit semen,dapat mengurangi kekuatan beton sehingga tidak mampu menahan beban dan mudah pecah atau retak.
Dalam kasus ini,perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dugaan mark-up anggaran dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki penggunaan dana desa Selubuk Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara,APH dan instansi terkait lainnya di minta untuk dapat turun langsung ke lapangan memastikan asas manfaat bagi masyarakat pembangunan jalan rabat beton,agar kiranya dapat mengaudit dana desa Selubuk untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan asas manfaat di lingkungan masyarakat seharusnya menjadi prioritas, bukan hanya untuk kepentingan perorangan.Oleh karena itu,perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penggunaan dana desa untuk mencegah praktik mark-up anggaran dan korupsi.
Pewarta : Adi.S.
Editor Red Korwil Bengkulu,
