TEBING TINGGI, Kilasnusantara.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesetaraan Gender Kota Tebing Tinggi di Aula Bappeda, Rabu (18/11/2026).
Rakor ini bukan sekadar kumpul-kumpul. Ini langkah strategis Pemko Tebing Tinggi untuk memastikan keadilan dan kesetaraan gender benar-benar masuk ke dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan kesetaraan gender bukan sekadar urusan perempuan dan anak. Ini soal semua warga: laki-laki, perempuan, hingga penyandang disabilitas, harus dapat kesempatan, akses, dan pelayanan publik yang setara dan berkeadilan.
Sekda meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih peka gender dalam menyusun program. Termasuk penyediaan fasilitas publik yang inklusif dan ramah terhadap kelompok rentan, perempuan, dan penyandang disabilitas.
“Penerapan kesetaraan gender harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, pelayanan publik, hingga pengalokasian anggaran yang benar-benar responsif gender,” ujar Sekda.
Sentilan Keras: Stop Anggaran Seremonial!
Yang paling menohok, Sekda menyoroti Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ia mengingatkan setiap kepala OPD agar menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan dan program prioritas. Tinggalkan kebiasaan alokasi anggaran untuk kegiatan seremonial atau perjalanan dinas tanpa hasil yang terukur.
“Seluruh OPD harus mengambil peran. Jangan sampai kesetaraan gender hanya menjadi dokumen pelengkap atau sebatas kegiatan seremonial. Kita ingin ada hasil nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Sekda juga mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi lintas sektor dan meninggalkan pola kerja birokrasi yang terjebak rutinitas. Keberhasilan pembangunan butuh komitmen, inovasi, dan keterlibatan semua jajaran.
Penerapan RAD Kesetaraan Gender ini diharapkan berjalan selaras dengan target prioritas lainnya: penurunan angka stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
4 Fokus Utama PUG
Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi, Muhammad Hamdani, menyampaikan penyusunan RAD Kesetaraan Gender ini bagian dari dukungan agenda pembangunan nasional sekaligus penyelarasan dengan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi.
“Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) berfokus pada empat poin utama, yakni penguatan regulasi dan kebijakan daerah, penerapan PUG dalam seluruh tahapan siklus pembangunan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat,” jelas Hamdani.
Rakor ini turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herry Aryanto, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Muhammad Fadly, serta perwakilan pimpinan OPD di lingkungan Pemko Tebing Tinggi.
(Kongli S, S.Si., C.BJ., C.EJ., C.In) 31587-UPDM/Wda/DP/II/2026/02/09/68



















