BENGKULU, //KilasNusantara.id — Proyek Pembangunan Jembatan Jalan Pancur Mas,Kelurahan Sukarami,Kecamatan Selebar,Kota Bengkulu,kembali menjadi sorotan publik.bukan hanya soal nilai proyek yang mencapai Rp1,9 miliar,tetapi juga soal papan informasi proyek yang diduga janggal,serta dugaan pengabaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi,proyek ini bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, dengan Kode Kegiatan 1.03.10.2.01.0069.5.2.04.01.002.0004, Volume 1 Paket, Nilai Kontrak Rp1.994.717.000,00, Waktu Pelaksanaan 150 (Seratus lima puluh) Hari Kalender,dan Pelaksana CV.Ujung Tanjung.
Pasalnya”berdasarkan pantauan awak media bersama anggota Ormas BSKN RI Provinsi Bengkulu di lapangan pada 27 Oktober 2026,terdapat sejumlah hal yang menjadi pertanyaan serius.
Pertama,papan proyek hanya mencantumkan Waktu Pelaksanaan selama 150 Hari Kalender,tanpa mencantumkan tanggal mulai pekerjaan dan tanggal selesai pekerjaan.
Akibatnya,publik dan masyarakat diduga kesulitan untuk mengawasi kapan proyek tersebut dimulai dan kapan seharusnya proyek tersebut selesai.
Padahal,keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi pembangunan yang menggunakan uang negara.
Kedua,dalam papan informasi tersebut diduga tidak tercantum nama CV konsultan pengawas.
Padahal,dalam proyek pemerintah pada umumnya,identitas konsultan pengawas biasanya turut dicantumkan dalam papan informasi proyek.
Dalam pelaksanaan konstruksi, konsultan pengawas memiliki peran vital sebagai pengendali mutu,pengendali waktu, pengendali biaya,dan pengendali K3 di lapangan.
Konsultan pengawas bertugas melakukan pengawasan harian, memeriksa kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan gambar rencana,menguji material yang digunakan,serta memberikan teguran dan instruksi kepada kontraktor pelaksana jika terjadi penyimpangan.
Jika konsultan pengawas diduga tidak tercantum dan tidak terlihat di lapangan,maka pelanggaran K3 tidak ada yang memberikan teguran secara tegas dan terdokumentasi.
Akibatnya,pekerjaan diduga berjalan tanpa kontrol independen.Mutu dan kualitas pekerjaan menjadi dipertanyakan,karena tidak ada pihak yang melakukan Quality Assurance dan Quality Control (QA/QC) secara independen terhadap pekerjaan struktur, pembesian,pengecoran,hingga material yang digunakan.
Jika di kemudian hari terjadi kerusakan,penurunan mutu,atau kegagalan bangunan,maka pertanyaan yang muncul adalah siapa yang akan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.
Secara konstruksi,tanggung jawab tetap berada pada kontraktor pelaksana sebagai penyedia jasa,Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai penanggung jawab kegiatan,serta konsultan pengawas jika memang ditugaskan dalam kontrak.
Namun,tanpa pengawasan yang jelas dan terdokumentasi, pembuktian tanggung jawab tersebut menjadi sulit dilakukan.
Selain soal papan informasi, pantauan di lapangan juga menunjukkan adanya dugaan pengabaian K3.
Berdasarkan foto dokumentasi dan Video di lokasi,sejumlah pekerja diduga tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) standar, seperti helm,rompi,dan sepatu safety.
Jika dugaan tersebut benar,kondisi itu diduga tidak sesuai dengan ketentuan tentang Keselamatan Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Kondisi itu juga diduga tidak sesuai dengan ketentuan tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021.
Pantauan lanjutan kembali dilakukan oleh awak media bersama anggota BSKN RI Provinsi Bengkulu pada 20 November 2026,di lokasi proyek yang sama.
Berdasarkan pantauan lanjutan tersebut,kondisi di lapangan diduga masih belum mengalami perubahan yang signifikan.
Sementara itu,aktivitas pekerja di lokasi diduga masih belum sepenuhnya dilengkapi dengan APD standar K3.
Atas temuan lanjutan tersebut, awak media kembali berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait,untuk mendapatkan penjelasan terkait kondisi di lapangan.
Berdasarkan,informasi bahwa dugaan serupa terjadi pada proyek drainase yang diduga dikerjakan oleh kontraktor pelaksana yang sama di.
Dugaan tersebut mulai dari dugaan pelanggaran K3/APD,dugaan metode pekerjaan yang tidak sesuai,hingga dugaan material yang digunakan berkualitas rendah.
Adapun material yang dimaksud, antara lain pasir yang diduga kotor dan berwarna kuning,yang diduga bercampur lumpur atau tanah.
Namun,informasi terkait proyek drainase tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak terkait.
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak kontraktor pelaksana dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu terkait temuan di lapangan tersebut.
Namun,hingga berita ini diterbitkan,pihak terkait belum dapat dimintai keterangan.
Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Sementara itu,masyarakat bersama Ormas BSKN RI Provinsi Bengkulu, meminta Aparat Penegak Hukum (APH),seperti Kejati Bengkulu, Kejari,Tipikor Polres,dan Inspektorat,untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap proyek tersebut,termasuk proyek drainase lainnya.
Mereka menilai,karena proyek tersebut menggunakan uang negara sebesar Rp1,9 miliar,maka pengawasan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu dan kontraktor pelaksana belum berhasil dikonfirmasi.
Media ini selalu membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pewarta : Kaperwil Bengkulu.



















