PANGANDARAN, KilasNusantara.id — Angka hampir Rp2 miliar dalam proposal rangkaian Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran menjadi sorotan. Namun, Ketua Panitia Milangkala ke-14 Pangandaran, Aep Haris, menegaskan angka tersebut bukan berarti pemerintah daerah menggelontorkan Rp1,99 miliar khusus untuk perayaan Hari Jadi.
Aep yang juga menjabat sebagai Asisten Daerah III Kabupaten Pangandaran menjelaskan, total kebutuhan sebesar Rp1.993.252.050 merupakan akumulasi berbagai kegiatan yang dikemas dalam rangkaian Milangkala selama 14 hari.
Sebagian kegiatan, kata dia, merupakan program rutin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya memang telah memiliki alokasi anggaran masing-masing.
“Jadi sebenarnya acara Milangkala-nya justru tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran dari Pemda acara Milangkala yang sebenarnya yang puncak ini. Cuma terkesan seperti besar, padahal itu kegiatan rutin di SKPD yang kita tarik ke acara Milangkala,” kata Aep, Kamis (1/10/2026).
Dalam proposal yang beredar, total kebutuhan rangkaian Milangkala ke-14 Pangandaran tercatat Rp1.993.252.050. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp839,07 juta bersumber dari APBD, sementara sekitar Rp1,15 miliar atau 57,9 persen direncanakan berasal dari sumber non-APBD atau sponsorship.
Rp1,99 Miliar Bukan Semata Biaya Acara Puncak
Aep mengatakan, besarnya angka dalam proposal tidak dapat dilepaskan dari konsep peringatan Hari Jadi Pangandaran yang dikemas dalam berbagai agenda selama 14 hari.
Sejumlah kegiatan yang sebenarnya merupakan program rutin OPD kemudian ditempatkan sebagai bagian dari rangkaian Milangkala.
Salah satunya adalah kegiatan kesenian kuda lumping. Menurut Aep, kegiatan tersebut sebelumnya direncanakan berlangsung menjelang Desember, tetapi kemudian dimajukan untuk masuk dalam agenda Milangkala.
“Misalnya kuda lumping, awalnya akan digelar menjelang Desember tapi kita tarik untuk meramaikan agenda Milangkala. Itu sudah ada anggarannya dari kegiatan untuk promosi wisata,” ujarnya.
Tidak hanya kegiatan seni dan promosi pariwisata, sejumlah program di bidang pendidikan, kesehatan hingga keagamaan juga dimasukkan ke dalam rangkaian peringatan Hari Jadi.
Di sektor pendidikan, misalnya, berbagai perlombaan yang telah menjadi program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) ikut dicantumkan dalam agenda Milangkala.
Hal serupa terjadi di sektor kesehatan. Sejumlah kegiatan Dinas Kesehatan seperti perlombaan antar-kecamatan, antar-puskesmas dan kegiatan posyandu juga ditempatkan dalam rangkaian tersebut.
“Di Disdik ada kegiatan perlombaan-perlombaan yang memang itu sudah bagian program. Nah, kita masukkan. Termasuk di Dinkes ada kegiatan lomba antar kecamatan, antar-puskesmas, posyandu,” tutur Aep.
Hari Santri Hingga Rapat Paripurna Masuk Rangkaian
Rangkaian Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran juga mencakup sejumlah kegiatan keagamaan.
Di antaranya peringatan Hari Santri, pengajian hingga ziarah makam tokoh.
Agenda di lingkungan DPRD Kabupaten Pangandaran pun turut ditempatkan sebagai bagian dari rangkaian Milangkala. Salah satunya rapat paripurna beserta sejumlah kegiatan pendukung.
“Rapat paripurna termasuk penyambutannya yang biasa ada dekorasi dan lain-lain. Kita tarik juga sebagai bagian dari acara Milangkala. Jadi itu sudah ada penganggarannya,” jelas Aep.
Dengan pola tersebut, Aep menegaskan bahwa angka Rp1,99 miliar dalam proposal tidak dapat dimaknai sebagai biaya yang seluruhnya dikeluarkan untuk satu acara atau acara puncak Milangkala.
Angka tersebut merupakan akumulasi kebutuhan berbagai kegiatan pemerintah yang waktunya disatukan dalam momentum Hari Jadi Kabupaten Pangandaran.
Acara Puncak Mengandalkan Dukungan Sponsor
Berbeda dengan sejumlah kegiatan rutin OPD, kebutuhan untuk acara puncak justru tidak seluruhnya dibebankan kepada APBD.
Panitia menyebut dukungan datang dari sejumlah pihak, di antaranya Bank BJB dan Bank Indonesia (BI).
Aep menjelaskan, dukungan tersebut tidak seluruhnya diberikan dalam bentuk uang tunai kepada panitia. Beberapa kebutuhan bahkan dibayarkan langsung oleh pihak sponsor kepada penyedia jasa.
“BJB langsung bayar, enggak lewat kita. Jadi kita enggak menerima fresh money dari BJB,” katanya.
Salah satu dukungan Bank BJB disebut berupa pembiayaan penampilan artis dalam agenda Harmoni Pangandaran.
Aep menyebut Letto sebagai salah satu artis yang tersedia dan pihak BJB menawarkan untuk membiayai penampilan tersebut.
“Sementara kita Letto yang tersedia. Dan mungkin BJB juga berkenan untuk membayar, memang BJB yang menawarkan,” ujarnya.
Nilai penampilan artis tersebut diperkirakan berada pada kisaran Rp150 juta hingga Rp200 juta.
“Artis BJB mau bayar dua. BJB langsung, enggak lewat kita,” tambah Aep.
BI Siapkan Panggung dan Fasilitas UMKM
Dukungan juga datang dari Bank Indonesia
Menurut Aep, BI memberikan dukungan berupa penyediaan panggung serta fasilitas bagi sekitar 30 pelaku UMKM yang terlibat dalam rangkaian kegiatan.
“BI juga berkenan untuk menyediakan panggung semua, termasuk mungkin tenda-tenda untuk sekitar 30 UMKM yang ber-AC. Semua itu dibiayai oleh BI,” kata Aep.
Sama seperti skema dukungan BJB, kebutuhan tersebut disebut tidak diserahkan dalam bentuk uang kepada panitia.
BI melakukan pembayaran secara langsung kepada pihak ketiga yang menyediakan kebutuhan kegiatan.
“BI panggung itu mereka yang langsung dengan pihak ketiganya langsung, enggak lewat kita. Jadi BI membayar langsung,” ungkapnya.
Skema tersebut, kata Aep, menjadi salah satu upaya agar kebutuhan acara puncak tidak seluruhnya dibebankan kepada keuangan pemerintah daerah.
Transparansi Anggaran Tetap Menjadi Sorotan
Penjelasan panitia memberikan gambaran bahwa angka Rp1.993.252.050 dalam proposal Milangkala ke-14 Pangandaran terdiri dari berbagai sumber pembiayaan.
Sekitar Rp839,07 juta tercatat sebagai alokasi APBD, sementara sekitar Rp1,15 miliar berasal dari sumber non-APBD atau sponsorship.
Aep menegaskan, kebutuhan yang tidak memiliki anggaran khusus pemerintah daerah terutama berada pada acara puncak, termasuk penampilan artis dalam agenda Harmoni Pangandaran.
“Yang tidak ada anggarannya itu untuk acara hari puncak, termasuk di acara malam Harmoni Pangandaran itu ada artis. Setelah kami ada penawaran dari teman-teman di BJB, oke kita fasilitasi ini,” jelasnya.
Karena itu, angka hampir Rp2 miliar tersebut perlu dibaca sebagai total kebutuhan seluruh rangkaian Milangkala, bukan sebagai besaran uang yang seluruhnya dikeluarkan pemerintah daerah untuk acara puncak.
Di sisi lain, transparansi tetap menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan maupun menghimpun berbagai sumber pembiayaan.
Kejelasan mengenai sumber dana, bentuk dukungan, nilai barang atau jasa, hingga mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui secara utuh struktur pembiayaan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran.
Dengan demikian, angka Rp1,99 miliar dalam proposal bukan secara otomatis berarti pemerintah daerah mengeluarkan dana sebesar itu khusus untuk acara puncak Hari Jadi. Angka tersebut merupakan akumulasi berbagai program dan kegiatan yang dikemas dalam satu rangkaian Milangkala ke-14 Pangandaran.
Sysfarras
