Lumajang – Kilas Nusantara.id – Kegiatan Launching Pra Siaga TK yang digelar IGTKI-PGRI Kabupaten Lumajang menyisakan persoalan. Di tengah pesan pendidikan karakter dan kemandirian anak, muncul dugaan pengadaan kaos peserta dijadikan lahan bisnis sehingga melahirkan keuntungan bagi pihak tertentu.
Kegiatan yang berlangsung di Obyek Wisata Pemandian Selokambang, Rabu, 9 September 2026, tersebut mengusung tema “Bersama Mewujudkan Pra Siaga TK yang Mandiri dan Berkarakter untuk Menyongsong Wajib Belajar 13 Tahun” Acara itu diikuti sekitar 2.100 peserta dari 21 kecamatan se-Kabupaten Lumajang.
Namun, di balik kemeriahan kegiatan tersebut, pengadaan kaos untuk siswa menjadi sorotan. Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya dugaan penarikan biaya kaos kepada peserta dengan harga yang perlu diperjelas dasar penetapan, mekanisme pengadaan, serta rincian penggunaannya. Persoalan utama yang dipertanyakan bukan sekadar keberadaan kaos, melainkan transparansi proses pengadaannya.
Dalam hal ini, temuan awak media di lapangan menjadikan bahan pertimbangan, bahwa ada beberapa pihak yang mengaku kalau harga kaos tersebut ada pembagian untuk dua pihak masing-masing mendapatkan 5000 rupiah perkaos. Anehnya, saat dikonfirmasi awak media, pihak ketua IGTKI Lumajang mengambil foto awak media melalui kepala sekolah TK Pembina Lumajang tanpa ijin.
Diakui ketua IGTKI Lumajang saat digelar klarifikasi di Sekretariat IGTKI bersama beberapa pengurusnya, bahwa semua yang terkait temuan diakui pihaknya. “Saya mengirim foto itu di interen kita ketua IGTKI kecamatan, tidak diespos ke banyak orang. Saya ketua kabupaten, kemudian teman-teman kecamatan karena pada waktu itu ada bu Wiwik, panjenengan kan nanya kenapa harus seragam. Kemudian siapa yang pengadaan itu, saya menjawab bahwa yang pengadaan adalah kecamatan. Kalau sudah tidak ngurusi itu, kan saya bilang begitu,” ujar ketua IGTKI Lumajang, Rabu (16/09/2026) pukul 13.26 WIB.
“Yang jelas IGTKI tidak mencari keuntungan, teman-teman kecamatan kemarin itu, pengadaan kaos itu diantaranya cashback dari penyedia barang. Saya ke teman-teman kecamatan bilang, ayo pertanggungjawabkan itu. Penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa, biar kita semua tahu. Bahwa di kecamatan itu semua memang tidak sama, ada yang kecamatannya kecil mengadakan gebyar seperti itu, butuh anggaran banyak, pengadaan 5000 rupiah pasti tidak tercapai ke nominal itu,” jelasnya.
Publik perlu mengetahui siapa pihak yang menetapkan desain dan harga, siapa penyedia barang, berapa jumlah kaos yang dipesan, serta apakah terdapat selisih harga yang kemudian menjadi keuntungan.
Perlu Transparansi
Apabila pengadaan kaos dilakukan melalui satu pintu dan peserta diwajibkan membeli dengan harga tertentu, panitia perlu menjelaskan dasar kebijakannya. (Tim)
