Lumajang – Kilas Nusantara.id – Sensus Ekonomi 2026 merupakan investasi strategis bangsa dalam menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang berbasis data, inklusif, dan berdaya saing global, di jelaskan hal tersebut adalah pendataan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas usaha nonpertanian di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali.
Kegiatan ini bertujuan menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah, perencanaan pembangunan, keputusan investasi, serta analisis dunia usaha, di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, Indonesia membutuhkan fondasi kebijakan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat.
H Muhammad Nur Purnamasidi atau yang akrab disapa (Bang Pur), anggota komisi X DPR RI menjadi Keynote Speech dalam Forum Group Discution (FGD) Sensus Ekonomi 2026, yang digelar di Hall Aston INN, Jl. PB Sudirman, Tompokersan, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (6/8/2026), dalam acara tersebut dihadiri oleh, BPS Jawa Timur Hadi Suroso, Kepala BPS kabupaten Lumajang, Muhammad Sonhaji, sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Bang Pur menyampaikan tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Lumajang, yang mana terfokus kepada desa Selok Awar-awar yaitu dengan wisata pantai Watu pecak, yang mana dulu terkenal dengan Salim Kancilnya, akan tetapi sekarang dikenal dengan Topeng Kaliwungunya.
“Alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahim, dengan sebagian dari petugas sensus. Saya ucapkan terimakasih kepada para petugas sensus, yang sudah luar biasa dengan capaiannya, saya anggota komisi X DPR RI sebagai mitra kerjanya BPS mengucapkan terimakasih dan sekaligus berharap, mudah mudahan data yang sudah dikumpulkan betul-betul satu data yang memang aman, Ini paling penting, terutama sensus ekonomi,” ujar Bang Pur.
Kita seringkali mendapatkan protes, atau sering membaca berita, 1- kok yang mendapatkan bansos, mendapatkan bantuan beras adalah orang-orang yang punya gelang mas kiri kanan, pakai tas bermerek, datangnya ke kelurahan pakai roda 4 yang keluaran tahun 2000an, ada juga kita sering mendapatkan, banyak UMKM-UMKM yang ada di Lumajang betul-betul layak untuk dibantu, sudah berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan bantuan, tapi yang sudah besar skala menengah ke atas setiap tahun dapat, dan itulah kenapa pada akhirnya banyak UMKM-UMKM yang putus semangat dalam usahanya, itu tidak bisa naik kelas, bahwa pada kenyataannya ada dugaan yang dapat bantuan dalam bahasa media adalah UMKM yang dekat dengan plat merah.
“Ini tentu tidak bisa disalahkan juga, misalnya dinasnya, atau kementeriannya, karena faktanya itulah data yang tersaji, jadi data yang disajikan ketika merencanakan, merumuskan, atau menentukan sasaran, itu nantinya yang akan menjadi pijakan utama dalam hal mengambil keputusan, baik kebijakan di tingkat daerah maupun kebijakan di tingkat pusat, jadi saya berharap data yang lengkap dan akurat menjadi fondasi pengambilan keputusan yang tepat sasaran”, tegas Bang Pur.
Sementara itu Kepala BPS Lumajang, Muhammad Sonhaji menyampaikan, bahwa di Lumajang roda perekonomian dari pertanian ini harus betul-betul di perhatikan.
“Bahaya kan kalau seandainya pertanian itu tidak tampak dari data kita, oleh sebab itu teman-teman harus ingat, cakupannya harus jelas, dan pertanyaannya harus paham, apakah itu sebulan, apakah setahun penghasilannya, jadi harus jelas informasikan apa adanya, karena mereka takut disalahgunakan KTPnya, jadi kuncinya adalah komunikasi, pekerja itu yang benar, jujur, punya integritas sebagai pendata,” ujar Sonhaji.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat merancang program yang lebih tepat sasaran, mulai dari pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah termasuk Lumajang dan Jember, manfaat strategis bagi Indonesia Emas 2045. Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi data untuk kebijakan, investasi, dan pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
“Jaminan Keamanan dan Kerahasiaan Data BPS menegaskan bahwa data yang dikumpulkan oleh petugas akan dijaga kerahasiaannya, termasuk NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan data sensitif lainnya, semakin tepat informasi yang diberikan oleh responden kepada petugas sensus, maka kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah juga akan semakin tepat sesuai kondisi nyata yang ada di lapangan,” pungkasnya.
(Dhr)
