Tegas! Direktur PT Info OMBB Siber Indonesia Perintahkan Cabut KTA Oknum Wartawan Pelanggar UU Pers dan Pelaku Pungli,

JAKARTA, // Kilasnusantara id – Direktur PT Info OMBB Siber Indonesia,M.Diamin,mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Pimpinan Redaksi,Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil), Kepala Biro (Kabiro),dan wartawan di seluruh jaringan media perusahaan.

 

Instruksi tersebut berlaku untuk enam portal berita siber di bawah naungan PT Info OMBB Siber Indonesia,yakni Infoombbsiberindonesia.com, http://Infoombb.com,http://Infosiberindonesia.com, http://Infoberitanasional.com, http://Matapublik.id, dan http://Aruskritis.com.

 

Seluruh awak media wajib menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, berimbang, dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

 

Untuk menjaga marwah jurnalistik, mencegah berita hoaks, fitnah, dan praktik pungutan liar (pungli) yang mengatasnamakan profesi wartawan.

 

“Saya mengimbau dan menegaskan kepada seluruh pimpinan redaksi, kaperwil, kabiro, dan wartawan di enam media di seluruh Indonesia, di bawah naungan PT Info OMBB Siber Indonesia agar benar-benar menjalankan tugas kontrol sosial di lapangan sesuai koridor hukum. Jangan pernah membuat berita hoaks,” tegas M. Diamin.

 

Selain kualitas karya jurnalistik, manajemen juga memberlakukan pengawasan ketat terhadap keaktifan personel di lapangan.

 

Perusahaan tidak akan menoleransi oknum yang menjadikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Surat Tugas sekadar formalitas tanpa aktivitas peliputan yang nyata.

 

Apabila ditemukan kaperwil, kabiro, maupun wartawan yang pasif dan tidak menjalankan tugas jurnalistik, pimpinan redaksi diperintahkan segera mengambil tindakan administratif berupa pencabutan KTA dan surat tugas.

 

“Jika kepemilikan KTA hanya sekadar formalitas dan tidak ada kegiatan jurnalistik yang dijalankan, saya perintahkan kepada masing-masing pimpinan redaksi untuk segera mencabut KTA dan surat tugas yang bersangkutan,” ujarnya.

 

M.Diamin melarang keras seluruh jajaran redaksi maupun wartawan melakukan praktik pemerasan dan pungutan liar terhadap pihak mana pun. Perlindungan hukum berdasarkan UU Pers hanya berlaku bagi wartawan yang bekerja secara sah sesuai kode etik.

 

Melalui rilis resmi ini, Direktur PT Info OMBB Siber Indonesia juga menyampaikan imbauan terbuka kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah, TNI/Polri, lembaga peradilan, BUMN/BUMD, pihak swasta, kepala desa, hingga masyarakat di seluruh Indonesia agar bersikap tegas jika menemukan oknum yang mengatasnamakan media perusahaan di luar jalur jurnalistik.

 

“Kepada seluruh pimpinan instansi, pejabat publik, dan masyarakat di seluruh Indonesia, kami mengimbau agar selalu memverifikasi identitas dan keaktifan wartawan kami melalui boks redaksi resmi di masing-masing portal. Apabila ada oknum yang mengaku dari media naungan PT Info OMBB Siber Indonesia lalu melakukan pungutan liar, pemerasan, atau perbuatan melanggar hukum di luar ketentuan UU Pers, segera laporkan kepada pihak berwajib dan manajemen redaksi. Direktur maupun perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan oknum tersebut,” pungkas M. Diamin.

 

Masyarakat dan pimpinan instansi diminta memeriksa identitas wartawan melalui boks redaksi resmi di masing-masing portal sebelum menanggapi permintaan konfirmasi atau kerja sama.

 

( Tim Red )

Penulis: Tim redEditor: Kaperwil Bengkulu,