PANGANDARAN, KilasNusantara.id — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran kembali meraih peringkat terbaik ke -1 kategori JDIHN sekretariat DPRD Kabupaten 2024 dalam penganugerahan JDIHN Award tahun 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum dan diterima oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran Drs. Heri Gustari.,M.Si di Ball Room Hotel Aston Kartika di Jln Kiyai Tapa Grogol Jakarta Pusat pada Kamis (22/8/2024) lalu
Rapat koordinasi nasional dalam rangka pertemuan nasional anggota JDIHN seluruh Indonesia dan penganugerahan JDIHN Award di hadiri oleh seluruh anggota JDIH yang telah terintegrasi dengan JDIHN,
Ada sebanyak 1034 anggota JDIHN dengan 13 kategori, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia serta lembaga lain.
Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran, Drs. Heri Gustari, M.Si. bersyukur, JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran berhasil meraih penghargaan terbaik ke 1 untuk yang ke dua kalinya.
“Tahun 2023 lalu dapat dan sekarang tahun 2024 ini juga dapat. Alhamdulilah, kita dapat mempertahankan prestasi ini,” ujar Heri kepada wartawan di Parigi tidak lama ini.
Meskipun memang, kompetisi ini sangat ketat. Karena, seluruh Sekretariat DPRD se- Indonesia juga mengikuti kompetisi.
“Cukup berat dalam mempertahankan prestasi ini tapi sampai saat ini alhamdulilah kita masih dapat
Tentunya, dengan terus membuat inovasi – inovasi penunjang layanan JDIH dan penguatan sistem keamanan Web JDIH serta memenuhi beberapa standar pengelolaan JDIH sesuai arahan dari BPHN.
“Kita tetap exsis mengelola JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran,” kata Heri.
Dalam sambutannya, Kepala BPHN Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum mengatakan, JDIH merupakan sarana membangun hukum nasional sebagai perekat dalam pemersatu bangsa melalui transformasi digital.
“Tentu dengan slogan Satu Data Untuk Semua,” ujarnya
Ketua sementara DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin menyampaikan,
JDIH Award merupakan prasarana pembinaan bidang hukum dalam menghadapi tantangan problematik hukum.
“Apalagi saat ini sedang dalam menghadapi tahun politik yang dimungkinkan banyak permasalahan – permasalahan hukum yang perlu diselesaikan,” ucapnya.
JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran ini berisi informasi terkait regulasi meliputi Peraturan Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, mulai dari penyusunan Propemperda, Naskah Akadamik, pembahasan Raperda sampai penetapannya.
Kemudian, risalah rapat pembahasan raperda, agenda kegiatan DPRD, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah.
Menurut Asep, setiap produk hukum yang sudah tersusun di Web JDIH sudah memiliki Abstrak sehingga masyarakat, Pimpinan dan anggota DPRD serta yang lainnya dapat mengetahui lebih cepat isi dari produk hukum dan hal lainnya. Serta lebih mudah dengan mengakses website JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran.
“Dengan demikian tentu lebih mempercepat pemahaman terhadap produk hukum yang ingin kita ketahui,” kata Asep.
(Sysfarras)
