GUNUNG KIDUL (DIY), KilasNusantara.id — Ratusan warga Kalurahan Natah menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Gunung Kidul pada Rabu, (11/12/2024), untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dugaan kecurangan dan nepotisme yang dilakukan oleh Lurah Natah. Aksi yang diinisiasi oleh Posko Pengaduan Rakyat (Pos Pera) ini menuntut audit menyeluruh dan mendesak agar lurah segera dilengserkan dari jabatannya.
Dani Eko Wiyono, Ketua Koordinator Pos Pera , menyuarakan dengan tegas, “Selamat pagi kawan-kawan! Kita di sini bukan untuk merusuh, melainkan menyampaikan aspirasi rakyat Natah yang selama ini terzalimi oleh lurahnya sendiri. Kita meminta DPRD menghadirkan kejaksaan, inspektorat, dan dinas terkait untuk mengusut kasus ini. Jika lurah Natah tidak hadir hari ini, maka kita anggap dia tidak peduli dan dzalim kepada rakyatnya!”
Sorak “Betul!” dari para pendemo menggema sebagai bentuk dukungan atas tuntutan tersebut.
Dani juga menambahkan bahwa terdapat banyak laporan dan bukti terkait arogansi, nepotisme, serta dugaan penyalahgunaan wewenang oleh lurah tersebut. “Pamong kelurahan semuanya adalah anggota keluarganya sendiri. Ini sudah jelas ada potensi kecurangan yang ditutupi dengan sistem dinasti. Kita tidak akan mundur walau hanya sejengkal!” tegasnya.
Satu Komando, Satu Tujuan
Seruan aksi juga disampaikan oleh Feldynata Kusuma, perwakilan dari Pos Pera.
Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah damai yang dilindungi undang-undang. “Kita di sini meminta pertanggungjawaban DPRD sebagai perwakilan rakyat. Pos Pera hadir untuk mendampingi masyarakat dalam menegakkan keadilan dan memberantas korupsi,” ujarnya.
Feldynata juga menyoroti praktik pungutan liar dan dugaan penyelewengan dana di Kalurahan Natah. “Ini bukan hanya masalah Natah, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem bobrok ini masih merugikan rakyat Gunung Kidul. Pos Pera akan terus menjadi pengawas dan pemantau agar praktik seperti ini tidak terus berkembang,” tegasnya.
Dalam audiensi kedua ini, warga Natah menuntut kehadiran Lurah Natah yang sebelumnya mangkir dengan alasan tidak menerima undangan resmi. Namun, kali ini surat resmi telah dikirimkan oleh DPRD. Warga mendesak agar DPRD memberikan keputusan tegas untuk melakukan audit dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh lurah tersebut.
“Kami tidak akan pulang sebelum ada kepastian dari DPRD. Jika lurah tetap tidak hadir, kami akan menyampaikan statemen resmi ke media bahwa dia tidak layak memimpin!” ujar Dani dengan lantang.
Aksi damai ini berjalan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Warga berharap bahwa aspirasi mereka dapat direspon dengan langkah konkret oleh DPRD Gunung Kidul.
Warga Natah dan Pos Pera menegaskan bahwa mereka akan terus berjuang melawan kezaliman dan ketidakadilan. “Ketika rakyat bersatu, tak ada yang bisa mengalahkan,” pungkas Feldynata Kusuma.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa suara rakyat adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi, dan pejabat publik harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Warga kini menantikan langkah nyata dari DPRD untuk menyelesaikan permasalahan yang merugikan mereka.
(RA)
