YOGYAKARTA, KilasNusantara.id – Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) Daerah Istimewa Yogyakarta menolak keras kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini dinilai akan memperburuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan menggelar aksi menolak kenaikan PPN 12% yang akan membuat negara ini semakin hancur,” ujar Koordinator ARPI, Dani Eko Wiyono, kepada awak media Kilasnusantara , Jumat (27/12/2024).
Dani menjelaskan, kenaikan PPN akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok seperti BBM dan sembako, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Ia juga memperingatkan dampak lanjutannya berupa defisit perusahaan dan gelombang PHK massal.
Menurut Dani, kebijakan ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap rakyat. “Kemiskinan bertambah, biaya pendidikan semakin tinggi, hukum lemah, dan kejahatan meningkat. Kenaikan PPN ini hanya menambah penderitaan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketidakjelasan terkait barang mewah yang dikenakan PPN lebih tinggi. “Hal ini bisa menjadi celah manipulasi yang merugikan rakyat,” tambahnya.
Sebagai bentuk protes, ARPI merencanakan aksi besar-besaran untuk menolak kebijakan tersebut. “Saatnya rakyat bergerak demi kesejahteraan bersama,” pungkas Dani.
(RA)
