BOGOR : Kilas Nusantara id
KamisTanggal 15/11/2024
Sudah terbiasa memainkan anggaran DD atau ( bankeu ) bantuan infratuktur keuangan yang dikucurkan melalui ( APBD) pemkab bogor yang program Bankeu atau yang dulu di kenal dengan ( samisade) terjadi kali ini di Desa warga jaya kecamatan Sukamakmur kabupaten bogor sehingga membuat tidak jaya warganya yang jaya hanya kades atau pemdes nya sungguh terlalu yang seharus nya di golontorkan keperluan masyarakat khusus nya desa warga jaya
Himbauan presiden baru Bapak Prabowo Subianto rupanya di anggap angin lalu oleh sebagian oknum pejabat pemerintah salah satu contohnya adalah pejabat pemerintah Desa warga jaya atau kades nya
Aliran dana besar dari Pemda kabupaten Bogor yang bersumber dari APBD/ uang rakyat di buat main main, hal ini terkonfirmasi dengan adanya rencana kegiatan proyek pembangunan jalan desa dengan pagu anggaran yang tinggi dan dapat di duga adanya Mark up anggaran senilai ratusan juta rupiah
Jenis kegiatan : Pembangunan Jalan Desa Betonisasi Volume
Panjang 600 m X Lebar 3 m X Tebal 0.15 cm Lokasi Kp Jogjogan
Sumber dana : Bankeu
Jumlah Anggaran Rp 1.000.000.000
Pelaksana TPK & Masyarakat Masyarakat.
Lama Pekerjaan 60 hari kalender
Ketika awak media bertemu Kades dengan maksud untuk konfirmasi sang raja kecil alias kepala Desa tidak memberikan penjelasan sesuai substansi masalah yang di tanyakan, malah ngalor ngidul gak karuan yang di omong kan gak faham apa maksud nya mungkin untuk mengalihkan tema pembicaraan
Melalui chat WA sekali lagi kami konfirmasi ke staf Desa yang berinisial I awal nya staf Desa ini membalas pertanyaan dari kami awak media dengan memberikan uraian item pekerjaan, yang tidak tertera di papan kegiatan lagi lagi timbul pertanyaan kenapa rincian pekerjaan beserta anggaran nya tidak di cantumkan di papan kegiatan apakah di sengaja , agar supaya samar kalau hal ini di sengaja maka jelas bertentangan dengan asas transparansi
Kami dari awak media berencana untuk konfirmasi ke pihak kecamatan Sukamakmur atas hal ini, karena camat sebagai kepanjangan tangan Bupati bertugas memberikan pendampingan, pengawasan dan asistensi kepada pemerintah Desa dalam proses pelaksanaan pembangunan, yang tentunya di mulai dari semenjak penyusunan pagu anggaran, tapi anehnya adanya pagu anggaran tinggi di atas standar satuan harga kok tetap di setujui alias tidak ada koreksi, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pendampingan dan pengawasan hanya sekedar formalitas, administratif dan tidak ada upaya pencegahan dini potensi korupsi
Malahan dengan entengnya dan tanpa ada rasa khawatir sedikitpun staf Desa tersebut mempersilahkan awak media untuk melaporkan ke APH, seolah merasa kebal hukum, kepada pihak terkait yang di berikan wewenang di mohon agar memberikan teguran kepada pemdes Warga Jaya dan bila terbukti ada permainan anggaran agar tidak segan melimpahkan ke Inspektorat atau ke APH sebagaimana yang di pidato kan oleh presiden baru Bapak Prabowo Subianto, tekan dan tutup kebocoran anggaran (singkatnyaReporter : Tim)
