BATURAJA, KilasNusantara.id — Puluhan Perwakilan Masyarakat OKU atas namakan peran serta masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) kembali menyambangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) OKU Untuk Mempertanyakan Surat p
Pernyataan Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD OKU Iwan Setiawan, Kamis (31/10/2024).
Kedatangan masa, itu bahkan mencari Plt Ketua DPRD sementara H Rudi Hartono dari fraksi Nasdem OKU. masa menduga Rudi tidak profesional menjalankan tugasnya sebagai penghubung pembentukan alat kelengkapan dewan unsur Pimpinan DPRD OKU.
Sehingga menyebabkan banyaknya kerugian yang telah dan akan dialami masyarakat OKU kedepanya. Salah satunya tidak bisanya dibahas APBD tahun 2025 sehingga dipastikan akan menghambat pembangunan di bumi Sebimbing Sekundang.
“Dicari Ketua sementara H Rudi Hartono, pak Rudi harus bertanggung jawab akan hal ini. Kenapa hal ini dibiarkan terjadi, “tegas Emawan S kepada awak media usai menyambangi kantor DPRD OKU.
Sebelumnya Peran Serta Masyarakat OKU telah melakukan aksi di gedung DPRD OKU pada hari Kamis (24/10/2024) kemarin. Sehingga menindaklanjuti aksi tersebut, kembali mendatangi gedung DPRD OKU untuk mempertanyakan surat yang ditandatangani oleh Sekwan OKU pada beberapa hari yang lalu.
Sekwan membuat pernyataan akan berkoordinasi dengan Pimpinan dan seluruh Fraksi di DPRD OKU dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja. Namun sayangnya kedatangan Peran Masyarakat OKU ini diwakilu oleh perwakilan Sekwan OKU Riswan beserta jajarannya.
Perwakilan Peran Serta Masyarakat OKU melalui Emawan S didampingi Heri JP, dalam audiensi tersebut menagih janji sekwan sekaligus mepertanyakan tindak lanjutnya.
Diantaranya tentang tindak lanjut surat pernyataan Sekwan OKU untuk koordinasi dengan Pimpinan Sementara dan seluruh Fraksi DPRD OKU. Menanyakan mengapa sampai sekarang SK Ketua yang sudah dimasukkan oleh Partai Gerindra dan Partai Nasdem belum juga dilantik.
“Mengapa H Rudi Hartono selaku Pimpinan sementara DPRD OKU sampai sekarang tidak menandatangani SK yang sudah masuk di Sekwan DPRD OKU. Mengapa sampai sekarang DPRD OKU belum mengadakan rapat paripurna? ” tegas mereka.
Setelah mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Peran Serta Masyarakat OKU, Riswan selaku perwakilan Sekwan DPRD OKU menyatakan bahwa Sekwan OKU Iwan Setiawan tidak berada di tempat dengan alasan lagi dinas luar, jadi ia ditugaskan untuk mewakili Sekwan menerima dan memberikan penjelasan pada audiensi ini.
“Bahwa seluruh SK yang sudah masuk sudah mereka proses dan sudah beberapa kali diajukan ke Pimpinan sementara DPRD OKU H Rudi Hartono tapi sampai sekarang belum juga ditandatanganinya,” ungkap Riswan.
Riswan juga menyatakan bahwa hari ini Sekwan DPRD OKU sudah berangkat ke Palembang untuk menemui Pejabat Otda Pemprov Sumsel serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta guna berkoordinasi dan meminta bantuan penyelesaian permasalahan yang ada di DPRD OKU.
Mendengar penjelasan pihak Sekwan DPRD OKU yang dinilai terkesan berbelit dan diduga ada muatan tertentu, Peran Serta Masyarakat OKU sepakat untuk tidak menerima jawaban tersebut.
*Setelah kita bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Riswan pihak Sekwan DPRD OKU kini jelas dan terang benderang bahwa Ketua Sementara DPRD OKU patut diduga dengan sengaja telah menghambat proses demokrasi dan tugas serta fungsi DPRD OKU yang seharusnya memihak dan berjuang untuk kepentingan masyarakat OKU”tegas Emawan didampingi Heri.
Kedepan ditegaskan mereka, mereka akan meminta jawaban kepada Rudi Hartono dan akan menindaklanjuti ke tingkat lebih tinggi dan jika ada kelalain maka pihaknya akan melaporkan hal ini ke pihak berwenang.
“Kita minta dan memohon kepada Bapak Herman Deru sebagai Ketua Dewan Pimpinan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Sumsel untuk segera memanggil dan memberikan tindakan tegas kepada H Rudi Hartono sebagai Ketua Sementara DPRD OKU dan juga sebagai kader Nasdem. Seharusnya berjuang untuk masyarakat OKU, akan tetapi pada kenyataannya H Rudi Hartono kami nilai sudah menghambat proses demokrasi dan telah menciderai hati nurani masyarakat OKU serta patut diduga ada keberpihakan untuk tujuan tertentu,”tukas Emawan,
(A. Sukri)
