Di PHK Secara Sepihak, Salah Satu Pekerja PT. SARI SAWIT SEJAHTERAH Lapor Ke Disnaker

Bengkulu
Junaidi saat melapor Ke Disnaker Bengkulu, atas dugaan PHK sepihak oleh PT SARI SAWIT SEJAHTERA

BENGKULU, KilasNusantara.id – Salah satu pekerja PT SARI SAWIT SEJAHTERA lapor ke Disnaker Kota Bengkulu karena diduga di PHK tanpa adanya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak PT SARI SAWIT SEJAHTERA yang berdomisili di Jalan Semangka Raya, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu.

PT SARI SAWIT SEJAHTERA yang bergerak di bidang EXPEDISI TRANSPORTASI angkutan minyak kelapa sawit CURADE PALM OIL diduga telah melakukan PHK pekerja secara sepihak tanpa adanya surat PHK dan tidak memberikan Surat Peringatan 1, 2 dan 3.

Pekerja yang di PHK sepihak sudah bekerja mengabdi kurang lebih selama 5 tahun sebagai pekerja, tentunya PHK tanpa alasan yang jelas, pekerja tersebut tidak terima dan merasa tidak ada keadilan.

Dirinya mengadu ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bengkulu dan berharap mendapatkan hak dan keadilan.

Surat panggilan mediasi pertama yang telah di jadwalkan pada hari rabu (3/7/24) oleh pihak Disnaker, namun sangat di sayangkan pihak perusahaan atau mewakili tidak dapat hadir, sehingga mediasi tersebut gagal tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan informasi yang terhimpun beberapa waktu yang lalu, Junaidi salah satu pekerja yang diduga di pecat tanpa adanya surat pemecatan atau PHK oleh Perusahaan mengadukan dan telah melayangkan surat ke Disnaker.

Atas terjadinya tindakan PHK secara sepihak yang menimpa Junaidi, yang mana selama bekerja diduga tidak pernah mendapatkan hak sebagai pekerja, salah satunya seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, bahkan status sebagai karyawan perusahaan tidak diperjelas sampai tibanya di PHK tanpa adanya surat pemecatan dari perusahaan.

Seharusnya pekerja yang sudah terdaftar di Disnaker oleh pihak perusahaan, pekerja tersebut dapat pengawasan dari pemerintah dan dalam hal ini PT SARI SAWIT SEJAHTERA diduga sudah melanggar peraturan pemerintah.

Junaidi saat di wawancarai awak media di kediamannya mengatakan bahwa benar adanya permasalah yang menimpa dirinya yaitu di PHK tanpa adanya surat pemecatan dari perusahaan tempat dirinya bekerja di PT SARI SAWIT SEJAHTERA.

“Surat pengaduan saya sudah diterima pihak Disnaker Kota Bengkulu bahkan sudah melalui proses mediasi pertama pada hari rabu (3/7/24) tapi tidak sesuai dengan harapan, mediasi tersebut tidak dapat di laksanakan sehubungan pihak perusahaan tidak dapat hadir tanpa memberikan alasan yang jelas apalagi surat pemberitahuan Kepada pihak Disnaker,” jelas Junaidi.

Selanjutnya Junaidi mengungkapkan bahwa dirinya juga telah menerima surat panggilan mediasi Ke 2, saat ambil surat panggilan mediasi di Disnaker yang di jadwalkan pada hari rabu tanggal 10/7/24.

Ditempat yang terpisah, Julius Marni yang akrab di panggil ibu Ayu menjelaskan bahwa diduga pihak dari perusahaan datang sehari setelah jadwal mediasi pertama, pihak dari perusahaan yang datang menerangkan bahwa waktu jadwal mediasi pertama yang telah di jadwalkan dalam surat panggilan ke pihak perusahaan belum bisa hadir berhubung ada kendaraan mendapat musibah.

“Yang seharusnya jika tidak dapat hadir dapat memberikan alasan secara resmi ke Disnaker, tidak hanya dengan ucapan saja, ini adalah instansi pemerintah, kita tetap akan berupaya untuk mengadakan penggilan mediasi sampai yang ke 3 jika tidak menemukan solusi penyelesaian di Disnaker pihak Disnaker akan memberikan surat rekomendasi ke pengadilan PHI Kepada pelapor,” tegas ibu Ayu.

Junaidi menerangkan, bahkan bukan itu saja, diduga kurang lebih ada 60 orang pekerja yang ada belum mendapatkan hak sebagai pekerja salah satunya seperti BPJS kesehatan juga BPJS ketenagakerjaan serta jaminan kesejahteraan karyawan bahkan masih banyak pekerja yang belum terdaftar di Disnaker.

“Sehingga seringkali terjadi permasalah seperti di PHK tanpa adanya surat pemecatan, yang terjadi salah satunya saya sendiri yang mengalami dan seringkali terjadi pemecatan tanpa alasan yang jelas oleh pihak perusahaan,” tutur Junaidi.

Junaidi berharap pihak Disnaker dapat mendata pekerja yang ada supaya dapat di daftarkan di Disnaker, agar jangan sampai hal yang sama terulang kembali kepada pekerja yang lain.

Tidak sampai disitu berdasarkan informasi yang terhimpun, awak media mencoba konfirmasi melalui pesan singkat di WhatsApp atas adanya dugaan PHK tanpa adanya surat pemecatan kepada pekerjaoleh perusahaan terhadap salah satu pekerjanya yang bernama Junaidi yang telah membuat pengaduan ke Disnaker bahkan sudah mediasi pertama pihak perusahaan diduga tidak dapat hadir.

Namun sangat di sayangkan Direktur utama PT SARI SAWiT SEJAHTERA tidak memberikan jawaban yang signifikan memilih untuk Bungkam. sehingga berita ini di terbitkan.

Dalam peraturan tiga hak pekerja yang di PHK menurut Undang – Undang Cipta kerja tersebut, yaitu pesangon upah penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak.

Pekerja yang di PHK Wajib menerima uang pesangon besarnya mengikuti ketentuan.

Selain uang pesangon pekerja yang terkena di PHK dapat menerima uang penghargaan masa kerja.

Pekerja juga berhak menerima uang untuk pengganti hak.

Dengan adanya kejadian ini, Agar kiranya Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kota, Imtansi terkait lainnya dapat mengawasi kegiatan aktivitas perusahaan yang ada di provinsi Bengkulu, baikpun di Kota Bengkulu.

Untuk memberikan tindakan tegas jika terbukti ada perusahaan yang melanggar peraturan pemerintah salah satunya UU Cipta kerja, atas hak pekerja yang seharusnya perusahaan yang bertanggung jawab sesuai peraturan UU Cipta kerja.

Diduga di Bengkulu, banyak pekerja yang di PHK secara sepihak oleh pihak perusahaan tanpa adanya surat pemecatan atau PHK.

Pewarta : Adi.S