Ragam  

Wakil Ketua Komisi D DPRK Aceh Tenggara Soroti Penanganan Stunting Yang Dilakukan Pemkab

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), default quality?

KUTACANE, KilasNusantara.id — Wakil Ketua Komisi D DPRK Aceh Tenggara dari Partai PAN, Marwan Husni, soroti penanganan stunting atau gizi buruk yang dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara.

“Harus ada program pengukuran secara serentak untuk anak balita apakah stunting atau tidak.

Antropometri (ukuran tubuh) merupakan salah satu cara langsung menilai status gizi, khususnya keadaan energi dan protein tubuh seseorang.

Ini perlu dilakukan secara terbuka dan transparan agar diketahui persentase angka stunting yang riil dari desa-desa di Aceh Tenggara.

Pengukuran pasien stunting ada alat Antropometri yang tersedia di Puskesmas.

Jadi, ini penting diterapkan pengukuran terhadap balita usia 1.000 hari kelahiran untuk melihat perkembangan anak,”ujar Marwan Husni, Kamis (13/6/2024).

Kata Marwan Husni, penanganan stunting ini agar benar-benar serius dan datanya akurat dari pedesaan dan jangan sampai terjadi manipulasi angka maupun persentase stunting di Aceh Tenggara.

“Kita tidak inginkan dalam penanganan stunting ini hanya pencitraan dan berfoto-foto. Tetapi ada actionnya dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya balita usia 0 hingga 1.000 hari kelahiran.

“Jangan data tak akurat, kalau tinggi harus dikatakan tinggi dan kalau turun harus disampaikan,”katanya.

Menurut dia, anggaran untuk penanganan stunting juga harus transparan dan terbuka kepada publik, sehingga diketahui berapa besar anggaran yang bersumber dari APBK maupun APBN yang dikucurkan setiap tahunnya untuk menangani stunting.

Misalnya, kegiatan sosialisasi dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan stunting.

“Kita tidak inginkan dalam penanganan kasus stunting hanya berbicara data-data, tetapi kita inginkan fakta riil di lapangan.

Makanya perlu diprogram secara serentak dilakukan pengukuran dengan alat yang tersedia untuk stunting baik terhadap balita tersebut.

Jangan bicara peduli stunting, kalau anggaran kecil dialokasikan Pemerintah Daerah Pemda Agara untuk menuntas persentase Stunting tersebut,” kata Marwan Husni.

Dilanjutkan, pemberian makan tambahan (PMT) itu harus didampingi agar benar-benar diberikan dan dikonsumsi oleh Bumil maupun balita.

Karena, dikhawatirkan kalau tidak didampingi nantinya PMT itu bisa saja abang kandung atau pihak lainnya yang mengkonsumsi pemberian makan tambahan (PMT) tersebut.

“Berapa besar anggaran untuk penanganan dan kegiatan stunting setiap tahunnya yang bersumber dari APBN maupun APBK.

Pernahkah anggaran ini di audit ? Kalau belum aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan terhadap penanganan anggaran stunting di Aceh Tenggara,” pinta Marwan Husni.

Hal senada disampaikan Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani SHI.

Menurut dia, perlu ditelusuri anggaran untuk penanganan stunting sehingga dapat diketahui kegunaan untuk apa saja dan OPD apa saja yang terlibat pengelolaan dana untuk stunting tersebut.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, dr Heri Al Hilal mengatakan, saat ini mereka sedang melaksanakan program Nasional Posyandu serentak di Aceh Tenggara. Ini harus terlaksana 100 persen bulan Juni 2024.

Menurut dia, pelaksanaan Posyandu ini untuk dilakukan penimbangan dan pengukuran bayi dan balita 0 hingga 59 bulan, sehingga dapat diketahui perkembangan anak apakah stunting atau tidak.

Karena, Dinkes Aceh Tenggara juga merupakan bagian dalam tim percepatan penurunan stunting atau intervensi sensitif bersama OPD-OPD lainnya dalam penanganan kasus stunting.

(Sultan Habibi)