Hukum  

Dana BOS SMPN 1 Lawe Sigala-Gala Diduga Diselewengkan, Ketua Barisan 10 Pemuda, Minta APH Kepsek Diperiksa

KUTACANE, KilasNusantara.id — Anggaran Dana BOS di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Lawe Sigala-Gala, Kecamatan Lawe Segala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara diduga diselewengkan, Ketua barisan 10 Pemuda minta APH Kepsek diperiksa.

Ratusan juta anggaran Dana Bos pada setiap tahunnya mulai dari tahun 2022-2023 di sekolah SMPN 1 Lawe Sigala-Gala diduga tidak jelas peruntukannya, Kata Dahrinsyah Ketua barisan 10 Pemuda kepada media.

Menurut Dahrinsyah, dari tahun 2022 s/d 2023 realisasi Dana Bos di SMPN 1 Lawe Sigala-Gala diduga tidak transparansi.

Begitu besarnya nominal Dana Bos pada setiap tahunnya, cukup fantastis, diduga tidak sesuai pada perencanaan kegunaan Dana tersebut.

Sementara, lanjut Ketua barisan 10 pemuda, “Dana Bos itu bukan untuk bos bos sekolah, tapi Dana Bos itu adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah ini perlu di ingat oleh Kepala Sekolah” tegasnya.

Hal itu diungkapkannya berdasarkan laporan berbagai sumber kepadanya.
Selain kurangnya bentuk transparansi, oknum Kepsek jarang sekali memaparkan tanda realisasi kegunaan Dana Bos di sekolah tersebut.

Transparansi kegunaan Dana Bos sangat perlu diketahui oleh dewan Guru beserta wali murid.

“Ketrasparanan dalam mengunakan Dana Bos kan wajib. Seharusnya Kepsek menempelkan seluruh item kegiatan uang negara pada tempat umum, sebagai bentuk transparansi kegunaannya, bukan malah jadi ladang empuk sekelompok Bos di sekolah tertentu” ungkapnya.

Aktivis yang terkenal sering berdemo itu mendorong pihak aparat penegak hukum baik dari kepolisian atau kejaksaan, untuk mengembangkan persoalan kegunaan Dana Bos seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga pembelian alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. “Nah, bila nantinya ada temuan, kita minta secara tegas kepada APH untuk proses hukum” bebernya.

Program BOS itu bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah non- personalia, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah, mengurangi angka putus sekolah, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun”

“Sebab itu kita mendorong pihak APH lidik SMPN 1 Lawe Sigala-Gala termasuk seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti harga satuan buku dan alat tulis, serta keperluan lainnya seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah” jelasnya.

Wartawan media ini mencoba melakukan konfirmasi kepada kepsek melalui via aplikasi WhatsApp malah Kepsek diduga blokir wa wartawan sampai berita ini diterbitkan.

(Sultan Habibi)